Selasa, 14/08/2007 09:51 WIB
Be wise and positive on BNI news. However, it's about Rp8,1 trillion and near due date. Don't ruin the situation. Let's help our government!
Itu isi pesan singkat (SMS) yang dilayangkan seorang teman ketika Bisnis mencoba mengkritisi murahnya harga divestasi 3,95 miliar saham PT Bank Negara Indonesia Tbk.
Tanpa kritik itu, sebenarnya semua orang juga mengetahui kalau saham BNI diobral murah karena dijual pada harga terendah, Rp2.050, dari kisaran harga yang ditetapkan semula Rp2.050-Rp2.700 per saham.
Kondisi bursa saham global yang terpuruk dianggap sebagai biang kerok rendahnya harga divestasi itu oleh Meneg BUMN Sofyan Djalil dan penjamin pelaksana emisi PT Bahana Securities, dan dibantu JP Morgan Securities.
Lalu dengan kondisi bursa saham yang terganggu, apakah negara Indonesia tidak layak mendapatkan hasil divestasi saham BNI dengan harga yang lebih optimal? Selain kondisi bursa saham yang lagi jelek, kisaran harga saham BNI dinilai terlalu lebar dengan batas atas yang terlalu tinggi Rp2.700 per saham.
Entah atas dasar pertimbangan apa pemerintah dan penjamin emisi memutuskan kisaran harga tersebut, tetapi batas atas itu harganya tak jauh berbeda dengan harga saham BNI di pasar. Padahal, Bahana Securities dan Sofyan Djalil sepakat menyatakan harga pasar BNI tidak mencerminkan fundamental yang sesungguhnya. Pada saat harga penawaran BNI diumumkan ke publik pada 16 Juli, harga pasar saham bank BUMN itu mencapai Rp2.562 per saham.
"Kalau harga pasar saham BNI diyakini tidak mencerminkan fundamental yang sesungguhnya, kenapa batas atas harga divestasi mendekati harga pasar saat itu [yang dianggap tidak mencerminkan fundamental yang sesungguhnya]?" tutur satu analis saham bank.
Setelah pengumuman kisaran harga divestasi tersebut, harga saham BNI di pasar terus mendaki secara bertahap hingga mencapai puncaknya pada 25 Juli. Harga pasar saham BNI pertama kali melonjak mendekati Rp2.000 ketika ditutup pada 9 April dari level penutupan sebelumnya Rp1.744.
Padahal, menurut riset Danareksa Sekuritas yang dirilis 4 Juli, dengan asumsi menggunakan model pertumbuhan Gordon, estimasi valuasi wajar harga saham BNI tahun ini di kisaran Rp2.020-Rp2.315 per saham, mencerminkan 1,68-1,47 kali price to book value (PBV) dan 14,9 kali PBV.
Lonjakan harga pasar saham BNI menjelang divestasi seperti golok bermata dua. Di satu sisi, harga pasar yang lebih tinggi dibandingkan harga divestasi menjadi pemanis bagi pemodal untuk membeli saham BNI pada harga divestasi karena mereka berpeluang mendapatkan gain besar, asalkan harga pasar itu bisa dipertahankan sedemikian rupa lebih tinggi dari harga divestasi.
Di sisi lain, harga pasar bisa menjadi pemicu kegagalan divestasi saham BNI jika jatuh di bawah harga divestasi karena pemodal tidak tertarik lagi membeli saham divestasi karena tidak mendapat gain.
"Buat apa membeli saham BNI pada harga divestasi [Rp2.050] kalau harga pasarnya sudah jatuh di bawah level itu," tutur analis itu.
Apalagi, dengan jeda waktu yang lama antara penetapan harga final dan penyelesaian transaksi membuka celah bagi pemodal untuk melepas saham BNI yang dibeli pada harga divestasi ke pasar dengan volume besar karena harga pasar masih sedikit lebih tinggi.
Kondisi itulah yang terjadi dengan saham BNI saat ini. Makanya, penjamin emisi dan pemerintah, dan manajemen BNI buru-buru meminta Bursa Efek Jakarta menghentikan sementara (suspend) saham BNI mulai sesi pertama perdagangan 8 Agustus-10 Agustus karena khawatir terjadi short selling.
Pemerintah, penjamin emisi, dan BNI khawatir harga pasar saham BNI terus merosot hingga di bawah level Rp2.050 pasca-rights issue akibat tekanan jual bervolume besar yang berharap mendapatkan sedikit gain.
Pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan menunda pelaksanaan divestasi BNI atau memangkas jumlah saham yang dijual. Toh, Sofyan Djalil masih memiliki waktu lima bulan untuk menutup target privatisasi Rp4,7 triliun.
Saat jumpa pers pengumuman harga divestasi BNI, Komisaris Utama Bahana Securities Ito Warsito menegaskan pemerintah tidak dapat menunda divestasi BNI karena terikat pemenuhan setoran APBN.
Salah satu pejabat di Kementerian BUMN berpendapat lain. Kalau divestasi BNI ditunda, citra pemerintah akan berkurang di mata investor karena hampir tiga tahun privatisasi BUMN absen di pasar internasional. "Kalau privatisasi BNI ini [pertama setelah lama beku dan pertama bagi Sofyan Djalil] ditunda, citra pemerintah akan jelek," tuturnya.
Mungkin pendapat itu ada benarnya. Tetapi, satu bankir investasi asing menambahkan porsi saham divestasi BNI sebenarnya bisa dipangkas, misalnya 20% saham dilepas melalui penawaran umum kedua dan selebihnya dijual melalui penjualan langsung ke pasar seperti placement saham Perusahaan Gas Negara.
Langkah itu, selain menghindari kondisi bursa saham yang jelek akibat krisis pasar subprime mortgage (sekuritisasi kredit pemilikan rumah berkualitas rendah) di AS, juga dapat mengoptimalkan hasil divestasi dan setoran privatisasi.
Meskipun bertujuan mengoptimalkan setoran privatisasi, langkah itu juga berisiko apabila krisis pasar saham global berkepanjangan.
Di sinilah kemampuan penjamin emisi BNI untuk menjual dan menentukan waktu yang tepat masuk pasar sedang diuji, apalagi fee penjamin emisi di kisaran Rp184 miliar-Rp200 miliar.
Namun, Dirut BNI Sigit Pramono berpendapat lain. "Kalau divestasinya ditunda, calon investor itu harus dihubungi lagi ketika BNI dilepas lagi."
Kalau jumlah sahamnya dikurangi, tuturnya, berarti jumlah pemesanan dari investor juga berubah.
Setelah melalui masa penawaran, 3,47 miliar saham BNI kemarin mulai masuk ke pasar. Namun, seperti diduga sebelumnya, harga saham BNI langsung anjlok ke level Rp1.975, turun Rp75 dari harga divestasi.
Padahal, pencatatan perdana saham BNI kemarin ditunggu banyak pihak. Tak hanya manajemen BNI dan pemerintah, tetapi pemodal, termasuk sejumlah wartawan yang mendapat alokasi untuk membeli saham BNI dalam program divestasi, berharap memetik gain di hari pertama pencatatan. Sayangnya, menjelang penutupan, harga saham BNI tak kembali ke Rp2.050 dan hanya bertengger di Rp2.000.
Reputasi JP Morgan
Tak hanya pemodal yang khawatir harganya turun lagi, reputasi JP Morgan, yang ditunjuk pemerintah sebagai agen stabilisator harga saham BNI di pasar dalam 30 hari ke depan, juga dipertaruhkan. Kalau harga saham BNI hari ini ditutup belum kembali ke Rp2.050, pemodal tentu kurang gembira karena mereka berharap gain.
Ikhsan Binarto, analis saham PT Optima Investama, mengatakan penurunan harga saham BNI sudah bisa diprediksi sebelumnya.
"Selain kondisi pasar global yang kurang kondusif, pemodal tidak yakin dengan BNI setelah melihat pemerintah yang melepas saham bank itu dengan harga diskon. Apalagi, porsi institusi asing hanya sedikit [29,10%]. Kondisi itu mengurangi kepercayaan pemodal lokal," tuturnya.
Investor yang menjual saham BNI kemarin karena khawatir harga sahamnya anjlok lagi. Seharusnya, ujar Ikhsan, stabilisator saham BNI menarik ke atas dulu untuk meningkatkan kepercayaan pemodal.
Bahkan, dia memprediksi harga saham BNI sulit naik ke level Rp2.300 karena volume saham yang keluar ke pasar terlalu besar, sehingga dibutuhkan dana banyak.
Satrio Utomo, Head of Research PT Recapital Securities Indonesia, mengatakan penurunan harga saham BNI kemarin karena investor terlalu banyak membeli saham BNI dan kini mereka butuh dana, sehingga keluar dari pasar. Namun, kondisi ini diperkirakan hanya berlangsung dua hingga tiga hari.
Potensi kenaikannya cukup besar karena harga divestasi mencerminkan price to book value (PBV) yang rendah 1,8 kali. Padahal, rata-rata PBV saham bank 2,9 kali dan PBV saham Bank Mandiri 2,4 kali.
Di mata pemodal, harga penawaran kedua BNI yang murah ini, tentu berpotensi memberikan gain besar. Baik bagi investor, belum tentu bagi buat Pemerintah Indonesia.
Gara-gara harga divestasi BNI yang murah, setoran target privatisasi Rp4,7 triliun gagal dicapai.
Sofyan Djalil justru mengatakan diskon harga saham BNI itu lebih baik bagi investor. Bukankan Meneg BUMN merupakan wakil dari penjual yang lazimnya menginginkan harga yang lebih tinggi? Kalau bukan untuk negara, lalu divestasi BNI untuk siapa lagi?
Wisnu Wijaya
Wartawan Bisnis Indonesia
(wisnu.wijaya@bisnis.co.id)
Selasa, 14 Agustus 2007
Pendapatan BUMN 2007 lampaui target
Selasa, 14/08/2007 09:44 WIB
JAKARTA (Antara): Pendapatan perusahaan BUMN terutama perbankan dan pertambangan serta BUMN yang semula merugi, pada 2007 dipastikan melampaui target yang ditetapkan sebelumnya.
"Saya yakin pendapatan sebelum pajak BUMN sebesar Rp88 triliun akan tercapai," kata Sekretaris Kementerian Negara BUMN Muhammad Said Didu di Jakarta hari ini.
Ia mengatakan, khusus untuk BUMN perbankan menunjukan bahwa semua bank BUMN memiliki indikator perbankan yang positif. Di mana semua bank BUMN dipastikan mampu melampaui kenaikan target pendapatan sebesar 22,5% berarti pendapatan sebelum pajak sebesar Rp88 triliun.
"Semua bank BUMN mampu lampaui target 22,5%," katanya.
Selain BUMNB perbankan, BUMN pertambangan juga dipastikan mengalami pertumbuhan yang amat baik sehingga dimungkinkan untuk meraih pendapatan yang jauh melampaui target.
"Bahkan perusahaan BUMN yang rugi juga sudah jauh berkurang. Contohnya Garuda sekarang mampu mencapai laba sebesar Rp148 miliar," katanya.
Sedangkan BUMN perkebunan juga diperkirakan mengalami hal serupa pada kurun semester kedua 2007. Pendapatan sebelum pajak perusahaan BUMN untuk 2008 ditingkatkan menjadi Rp100 triliun.
oleh : Djony Edward
www.bisnis.com
JAKARTA (Antara): Pendapatan perusahaan BUMN terutama perbankan dan pertambangan serta BUMN yang semula merugi, pada 2007 dipastikan melampaui target yang ditetapkan sebelumnya.
"Saya yakin pendapatan sebelum pajak BUMN sebesar Rp88 triliun akan tercapai," kata Sekretaris Kementerian Negara BUMN Muhammad Said Didu di Jakarta hari ini.
Ia mengatakan, khusus untuk BUMN perbankan menunjukan bahwa semua bank BUMN memiliki indikator perbankan yang positif. Di mana semua bank BUMN dipastikan mampu melampaui kenaikan target pendapatan sebesar 22,5% berarti pendapatan sebelum pajak sebesar Rp88 triliun.
"Semua bank BUMN mampu lampaui target 22,5%," katanya.
Selain BUMNB perbankan, BUMN pertambangan juga dipastikan mengalami pertumbuhan yang amat baik sehingga dimungkinkan untuk meraih pendapatan yang jauh melampaui target.
"Bahkan perusahaan BUMN yang rugi juga sudah jauh berkurang. Contohnya Garuda sekarang mampu mencapai laba sebesar Rp148 miliar," katanya.
Sedangkan BUMN perkebunan juga diperkirakan mengalami hal serupa pada kurun semester kedua 2007. Pendapatan sebelum pajak perusahaan BUMN untuk 2008 ditingkatkan menjadi Rp100 triliun.
oleh : Djony Edward
www.bisnis.com
Minggu, 12 Agustus 2007
Karena Kebakaran, Kekuatan Konstruksi Tol Pluit Turun 25%
10/08/2007 17:07:12 WIB
JAKARTA, investorindonesia.com
Puslitbang Jalan Departemen PU menyebutkan konstruksi interchange Pluit akibat kebakaran yang ditimbulkan rumah liar di kolong jalan tol pada Selasa (7/8) mengalami penurunan sampai 25% berdasarkan pengamatan kasat mata (visual).
"Sementara ini baru pengamatan visual saja. Perkiraan saya ada penurunan kekuatan sampai 25%," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen PU, Hendrianto Notosoegondo di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, rekomendasi untuk membongkar konstruksi tol interchange Pluit sangat bergantung kepada hasil penelitian yang menggunakan peralatan yang didatangkan dari Bandung.
"Butuh waktu paling cepat 45 hari untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan yang akan dimulai besok (Sabtu, 11/8). serta menambah tenaga peneliti dari dua orang menjadi sepuluh orang," kata Hendrianto.
Dia memperkirakan untuk memperbaiki konstruksi jembatan apabila harus dibongkar seluruhnya sepanjang 150 meter (bagian yang terkena api) dibutuhkan waktu sampai empat bulan sehingga selama itu ruas harus ditutup.
Rekomendasi yang diberikan kepada PT Citra Marga Nushapala Persada (CMNP) selaku operator tol Ir Sedyatmo agar jangan sampai terjadi penumpukan kendaraan pada ruas tersebut.
Hendrianto juga menyampaikan agar kendaraan berat tidak melewati bagian tersebut dan dialihkan ke jalan lain. "Memang akan menimbulkan kemacetan tetapi ini untuk menghindari kecelakaan," ujarnya. (ant/gor)
JAKARTA, investorindonesia.com
Puslitbang Jalan Departemen PU menyebutkan konstruksi interchange Pluit akibat kebakaran yang ditimbulkan rumah liar di kolong jalan tol pada Selasa (7/8) mengalami penurunan sampai 25% berdasarkan pengamatan kasat mata (visual).
"Sementara ini baru pengamatan visual saja. Perkiraan saya ada penurunan kekuatan sampai 25%," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen PU, Hendrianto Notosoegondo di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, rekomendasi untuk membongkar konstruksi tol interchange Pluit sangat bergantung kepada hasil penelitian yang menggunakan peralatan yang didatangkan dari Bandung.
"Butuh waktu paling cepat 45 hari untuk melakukan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan yang akan dimulai besok (Sabtu, 11/8). serta menambah tenaga peneliti dari dua orang menjadi sepuluh orang," kata Hendrianto.
Dia memperkirakan untuk memperbaiki konstruksi jembatan apabila harus dibongkar seluruhnya sepanjang 150 meter (bagian yang terkena api) dibutuhkan waktu sampai empat bulan sehingga selama itu ruas harus ditutup.
Rekomendasi yang diberikan kepada PT Citra Marga Nushapala Persada (CMNP) selaku operator tol Ir Sedyatmo agar jangan sampai terjadi penumpukan kendaraan pada ruas tersebut.
Hendrianto juga menyampaikan agar kendaraan berat tidak melewati bagian tersebut dan dialihkan ke jalan lain. "Memang akan menimbulkan kemacetan tetapi ini untuk menghindari kecelakaan," ujarnya. (ant/gor)
Jumat, 10 Agustus 2007
Keamanan di tol terlalu longgar
Kejadian Selasa lalu, benar-benar mengesalkan bagi pengguna jalan. Betapa tidak. Gara-gara kebakaran di kolong jalan layang tol di kawasan Jembatan Tiga, seluruh jaringan jalan tol di Jakarta dan sekitarnya macet total, bahkan sampai pukul 21:00 WIB.
Kebakaran? Bagaimana bisa terjadi kebakaran? Aneh juga. Bukankah kolong jalan tol adalah ruang kosong yang tidak boleh ada sesuatu pun yang bisa terbakar di sana?
Jadi apa rupanya yang terbakar di sana, sampai bisa membuat macet seluruh Ibu Kota dan sekitarnya?
Oalah...tak tahunya yang terbakar di sana adalah 300 gubuk liar? yang berjejalan di sepanjang kolong tol Jembatan Tiga itu. Aneh juga, bahwa di kolong jembatan tol bisa diserobot orang untuk membangun gubuk liar.
Yang? harus dipertanyakan adalah kemampuan Bina Marga, PT Jasa Marga, PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP)? dan pengelola jalan tol lainnya untuk membebaskan daerah milik jalan (DMJ) atau right of way (ROW) dari penyerobotan lahan oleh pihak-pihak tertentu.
Penegakan hukum
Memang sih Departemen Pekerjaan Umum (PU) sudah memasang? papan-papan pengumuman di berbagai lahan sepanjang jalan tol yang rawan diserobot orang.
Papan itu berisi pengumuman bahwa tanah di kawasan tersebut milik negara dan warga dilarang membangun/memanfaatkannya. Tapi apalah artinya papan pengumuman, kalau tidak disertai dengan penegakan hukum.
Memang di beberapa tempat, berbagai instansi tersebut berhasil menertibkannya. Sebagai contoh, adalah di kolong jalan layang tol Slipi.
Tempat tersebut sempat dipergunakan oleh penduduk setempat sebagai 'gudang'? dari tempat usahanya yang berjualan hasil bongkaran bangunan tua/bekas. Instansi terkait sudah berhasil membersihkannya serta memberinya pagar, sehingga tidak diserobot? lagi.
Namun di tempat lainnya, bagaimana? Pada beberapa kolong jembatan tol, masih saja ada pihak-pihak yang berusaha memanfaatkannya.
Seharusnya Jasa Marga dan pengelola jalan tol lainnya, tidak hanya menjaga dan mengawasi situasi di atas jalan tol. Tapi aparat juga perlu mengawasi kawasan DMJ, termasuk di kolong tol tadi.
Tentu tak bisa dibayangkan, betapa kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya kebakaran di Jembatan Tiga tersebut. Seluruh Jakarta macet, berapa juta liter bahan bakar yang terbuang percuma karena mesti berjalan berlambat-lambat. Bukankah? pengertian? jalan tol adalah jalan yang bebas hambatan?
Bebas hambatan, bukan berarti setiap orang bebas membuat hambatan di jalan tol. Tapi seharusnya bebas hambatan adalah jalan tol yang benar-benar tidak ada hambatan.
Tapi itulah. Agaknya logika bangsa kita sudah terbalik-balik. Jalan tol yang seharusnya tidak boleh ada hambatan itu, menjadi lahan untuk berdagang asongan, menjadi terminal bayangan dan entah apalagi.
Sebagai contoh, di tengah kemacetan jalan tol di Tomang, Cawang, dan sebagainya, berkeliaran pedagang asongan yang berjualan air minum, rokok, koran/majalah, ukiran kayu, mainan anak-anak, peralatan renang, dan sebagainya.
Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi, hanya dan hanya bila aparat penegak hukum sangat longgar dalam menegakkan aturan di jalan tol.
Longgar? Ya, sangat, sangat longgar. Warganya melanggar dan aparatnya sangat longgar. Jadi pas sekali bukan?
Itu di Tomang.
Perlu akses tol
Bagaimana di pintu tol Kebon Jeruk? Ini lebih aneh lagi. Jasa Marga bahkan melembagakan pelanggaran itu. Jalan tol dijadikan terminal bayangan. Jasa Marga dengan sengaja membuat terminal bayangan di kiri kanan pintu tol itu.
Ini benar-benar aneh. Jasa Marga yang sangat tahu apa arti jalan tol, justru melanggar dengan membuat terminal bayangan.
Belasan tahun lalu, BUMN jalan tol itu selalu mengatakan ada pelanggaran pemanfaatan jalan tol oleh warga dan berusaha menertibkannya.
Tapi kini justru Jasa Marga yang melakukan pelanggaran. Tidak sepantasnya Jasa Marga dan pengelola jalan tol lainnya mengeruk keuntungan saja, tanpa memerhatikan aspek sosialnya kepada masyarakat.
Kalau Jasa Marga berniat membuat terminal-bukan terminal bayangan-seharusnya di tepi pintu tol Karang Tengah. Di kiri-kanan gerbang tol masih tersedia lahan yang cukup untuk membuat terminal.
Tapi apa yang dilakukan BUMN itu? Jasa Marga hanya membuat pintu pembayaran karcis tol, tanpa membuat akses keluar masuk tol. Karena itu, bisa dimaklumi bila sepanjang ruas tol Karang Tengah-Kebon Jeruk-Tomang selalu macet.
Apa sebabnya? Karena Jasa Marga tidak berusaha mendistribusikan kemacetan itu. Semuanya ditumpuk pada jalan sepanjang 7 km itu. Kalau dibuka akses tol (off-ramp dan in-ramp) di Karang Tengah, tentu kemacetan itu bisa didistribusikan, sehingga kemacetan itu tidak berlangsung lama.
Kalau di sana dibuat terminal? yang sebenarnya, tentu akan membuat kucuran rezeki (trickle down effect) bisa lebih luas.
Kembali ke soal kebakaran di Jembatan Tiga, Jasa Marga dan CMNP seharusnya selalu waspada dan selalu melakukan patroli bersama aparat terkait untuk mengontrol kawasan di atas dan di bawah jalan tol. Selama ini, meskipun sangat longgar, Jasa Marga dan pengelola jalan tol lainnya masih melakukan kontrol di atas jalan tol.
Tapi untuk di bawah jalan tol, saya rasa Jasa Marga dan instansi terkait sangat kecolongan. Bahwa ada lahan di kolong tol yang dimanfaatkan untuk perumahan kumuh adalah suatu kejanggalan.
Lebih janggal lagi, kalau Jasa Marga tidak menindaknya. Cara menindaknya pun jangan ditunggu sampai tumbuh ratusan rumah. Bahkan salah satu warga yang tinggal di sana mengaku sudah tinggal tujuh tahun di sana.
Seharusnya baru tumbuh satu, langsung ditindak. Begitu seterusnya.
Kalau dibiarkan sampai ratusan rumah, sama saja Jasa Marga mengundang kerusuhan massa. Yang lebih parah lagi, kalau perumahan kumuh itu terbakar seperti kejadian Selasa lalu, yang mengakibatkan jembatan tol retak-retak, sehingga harus ditutup, berapa kerugian yang diderita Jasa Marga untuk memperbaikinya?
Berapa kerugian Jasa Marga karena pemasukan tol berkurang? Berapa kerugian masyarakat karena biaya operasional kendaraan meningkat?
Hal itu semua berawal dari keteledoran. Jangan sampai ambruknya jembatan tol di Minneapolis, AS, pada 1 Agustus 2007 terjadi pula di Jembatan Tiga, Jakarta, meskipun penyebabnya berbeda. (agus. surono@bisnis.co.id)
www.bisnis.com
Oleh Agus S. Soerono
Kebakaran? Bagaimana bisa terjadi kebakaran? Aneh juga. Bukankah kolong jalan tol adalah ruang kosong yang tidak boleh ada sesuatu pun yang bisa terbakar di sana?
Jadi apa rupanya yang terbakar di sana, sampai bisa membuat macet seluruh Ibu Kota dan sekitarnya?
Oalah...tak tahunya yang terbakar di sana adalah 300 gubuk liar? yang berjejalan di sepanjang kolong tol Jembatan Tiga itu. Aneh juga, bahwa di kolong jembatan tol bisa diserobot orang untuk membangun gubuk liar.
Yang? harus dipertanyakan adalah kemampuan Bina Marga, PT Jasa Marga, PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP)? dan pengelola jalan tol lainnya untuk membebaskan daerah milik jalan (DMJ) atau right of way (ROW) dari penyerobotan lahan oleh pihak-pihak tertentu.
Penegakan hukum
Memang sih Departemen Pekerjaan Umum (PU) sudah memasang? papan-papan pengumuman di berbagai lahan sepanjang jalan tol yang rawan diserobot orang.
Papan itu berisi pengumuman bahwa tanah di kawasan tersebut milik negara dan warga dilarang membangun/memanfaatkannya. Tapi apalah artinya papan pengumuman, kalau tidak disertai dengan penegakan hukum.
Memang di beberapa tempat, berbagai instansi tersebut berhasil menertibkannya. Sebagai contoh, adalah di kolong jalan layang tol Slipi.
Tempat tersebut sempat dipergunakan oleh penduduk setempat sebagai 'gudang'? dari tempat usahanya yang berjualan hasil bongkaran bangunan tua/bekas. Instansi terkait sudah berhasil membersihkannya serta memberinya pagar, sehingga tidak diserobot? lagi.
Namun di tempat lainnya, bagaimana? Pada beberapa kolong jembatan tol, masih saja ada pihak-pihak yang berusaha memanfaatkannya.
Seharusnya Jasa Marga dan pengelola jalan tol lainnya, tidak hanya menjaga dan mengawasi situasi di atas jalan tol. Tapi aparat juga perlu mengawasi kawasan DMJ, termasuk di kolong tol tadi.
Tentu tak bisa dibayangkan, betapa kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya kebakaran di Jembatan Tiga tersebut. Seluruh Jakarta macet, berapa juta liter bahan bakar yang terbuang percuma karena mesti berjalan berlambat-lambat. Bukankah? pengertian? jalan tol adalah jalan yang bebas hambatan?
Bebas hambatan, bukan berarti setiap orang bebas membuat hambatan di jalan tol. Tapi seharusnya bebas hambatan adalah jalan tol yang benar-benar tidak ada hambatan.
Tapi itulah. Agaknya logika bangsa kita sudah terbalik-balik. Jalan tol yang seharusnya tidak boleh ada hambatan itu, menjadi lahan untuk berdagang asongan, menjadi terminal bayangan dan entah apalagi.
Sebagai contoh, di tengah kemacetan jalan tol di Tomang, Cawang, dan sebagainya, berkeliaran pedagang asongan yang berjualan air minum, rokok, koran/majalah, ukiran kayu, mainan anak-anak, peralatan renang, dan sebagainya.
Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi, hanya dan hanya bila aparat penegak hukum sangat longgar dalam menegakkan aturan di jalan tol.
Longgar? Ya, sangat, sangat longgar. Warganya melanggar dan aparatnya sangat longgar. Jadi pas sekali bukan?
Itu di Tomang.
Perlu akses tol
Bagaimana di pintu tol Kebon Jeruk? Ini lebih aneh lagi. Jasa Marga bahkan melembagakan pelanggaran itu. Jalan tol dijadikan terminal bayangan. Jasa Marga dengan sengaja membuat terminal bayangan di kiri kanan pintu tol itu.
Ini benar-benar aneh. Jasa Marga yang sangat tahu apa arti jalan tol, justru melanggar dengan membuat terminal bayangan.
Belasan tahun lalu, BUMN jalan tol itu selalu mengatakan ada pelanggaran pemanfaatan jalan tol oleh warga dan berusaha menertibkannya.
Tapi kini justru Jasa Marga yang melakukan pelanggaran. Tidak sepantasnya Jasa Marga dan pengelola jalan tol lainnya mengeruk keuntungan saja, tanpa memerhatikan aspek sosialnya kepada masyarakat.
Kalau Jasa Marga berniat membuat terminal-bukan terminal bayangan-seharusnya di tepi pintu tol Karang Tengah. Di kiri-kanan gerbang tol masih tersedia lahan yang cukup untuk membuat terminal.
Tapi apa yang dilakukan BUMN itu? Jasa Marga hanya membuat pintu pembayaran karcis tol, tanpa membuat akses keluar masuk tol. Karena itu, bisa dimaklumi bila sepanjang ruas tol Karang Tengah-Kebon Jeruk-Tomang selalu macet.
Apa sebabnya? Karena Jasa Marga tidak berusaha mendistribusikan kemacetan itu. Semuanya ditumpuk pada jalan sepanjang 7 km itu. Kalau dibuka akses tol (off-ramp dan in-ramp) di Karang Tengah, tentu kemacetan itu bisa didistribusikan, sehingga kemacetan itu tidak berlangsung lama.
Kalau di sana dibuat terminal? yang sebenarnya, tentu akan membuat kucuran rezeki (trickle down effect) bisa lebih luas.
Kembali ke soal kebakaran di Jembatan Tiga, Jasa Marga dan CMNP seharusnya selalu waspada dan selalu melakukan patroli bersama aparat terkait untuk mengontrol kawasan di atas dan di bawah jalan tol. Selama ini, meskipun sangat longgar, Jasa Marga dan pengelola jalan tol lainnya masih melakukan kontrol di atas jalan tol.
Tapi untuk di bawah jalan tol, saya rasa Jasa Marga dan instansi terkait sangat kecolongan. Bahwa ada lahan di kolong tol yang dimanfaatkan untuk perumahan kumuh adalah suatu kejanggalan.
Lebih janggal lagi, kalau Jasa Marga tidak menindaknya. Cara menindaknya pun jangan ditunggu sampai tumbuh ratusan rumah. Bahkan salah satu warga yang tinggal di sana mengaku sudah tinggal tujuh tahun di sana.
Seharusnya baru tumbuh satu, langsung ditindak. Begitu seterusnya.
Kalau dibiarkan sampai ratusan rumah, sama saja Jasa Marga mengundang kerusuhan massa. Yang lebih parah lagi, kalau perumahan kumuh itu terbakar seperti kejadian Selasa lalu, yang mengakibatkan jembatan tol retak-retak, sehingga harus ditutup, berapa kerugian yang diderita Jasa Marga untuk memperbaikinya?
Berapa kerugian Jasa Marga karena pemasukan tol berkurang? Berapa kerugian masyarakat karena biaya operasional kendaraan meningkat?
Hal itu semua berawal dari keteledoran. Jangan sampai ambruknya jembatan tol di Minneapolis, AS, pada 1 Agustus 2007 terjadi pula di Jembatan Tiga, Jakarta, meskipun penyebabnya berbeda. (agus. surono@bisnis.co.id)
www.bisnis.com
Oleh Agus S. Soerono
Menteri Djoko Nilai 13 Tol Masih Menguntungkan
Jum'at, 10 Agustus 2007 | 00:02 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto membantah bahwa 13 proyek jalan tol yang akan ditender pada September nanti tak layak secara finansial. Menurut dia, meski mayoritas dilelang ulang karena sepi peminat, proyek-proyek itu mengutungkan.
"Menurut hitungan saya layak-layak saja," katanya seusai membuka seminar Good Governance di Gedung Sapta Taruna, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, kemarin. Bahkan, pemerintah akan menganggarkan kebutuhan dana pembebasan lahan Solo-Kertosono sebesar Rp 1 triliun dari total kebutuhan Rp 1,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2008.
Djoko menanggapi pernyataan Direktur Utama PT Jasa Marga Frans S. Sunito yang menyatakan siap mengikuti lelang bila pemerintah memberikan skema subsidi. "Kalau tak ada (subsidi), susah juga," ucapnya. (Koran Tempo, 9 Agustus)
Frans beralasan, ruas-ruas itu tak menguntungkan sehingga perlu bantuan dari pemerintah. Ia mencontohkan, tol Solo-Kertosono yang biaya pembebasan lahannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah lewat anggaran negara tahun depan.
Djoko menjelaskan, dukungan pemerintah terhadap Solo-Kertosono diberikan setelah departemennya mempelajari kelayakan tol bagian dari koridor Trans Java itu. "Sudah dicek dan tak layak bila tak disubdisi." Sedangkan untuk tol lainnya, harus dibuktikan dulu ketaklayakannya sebelum mendapatkan subsidi.
Bila dalam lelang September nanti ternyata proyek 13 tol itu tetap masih sepi peminat, ia melanjutkan, proyek akan ditender kembali. “Nggak apa-apa, kan?”
Dari 13 proyek itu, sepuluh di antaranya tender ulang. Tiga proyek baru itu adalah tol Palembang-Indralaya, Cilegon-Bojanegara, dan Sukabumi-Ciranjang. Sedangkan proyek tender ulang adalah Pandaan-Malang, Pasirkoja-Soreang, Ciawi-Sumedang-Dawuan, Semarang-Demak, Medan-Kuala Namu-Bukit Tinggi, Medan-Binjai, Pekanbaru-Kandis, Serangan-Tanjung Benoa, Manado-Bitung, dan Tegineneng-Babatan.
Rieka Rahadiana
TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto membantah bahwa 13 proyek jalan tol yang akan ditender pada September nanti tak layak secara finansial. Menurut dia, meski mayoritas dilelang ulang karena sepi peminat, proyek-proyek itu mengutungkan.
"Menurut hitungan saya layak-layak saja," katanya seusai membuka seminar Good Governance di Gedung Sapta Taruna, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, kemarin. Bahkan, pemerintah akan menganggarkan kebutuhan dana pembebasan lahan Solo-Kertosono sebesar Rp 1 triliun dari total kebutuhan Rp 1,3 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2008.
Djoko menanggapi pernyataan Direktur Utama PT Jasa Marga Frans S. Sunito yang menyatakan siap mengikuti lelang bila pemerintah memberikan skema subsidi. "Kalau tak ada (subsidi), susah juga," ucapnya. (Koran Tempo, 9 Agustus)
Frans beralasan, ruas-ruas itu tak menguntungkan sehingga perlu bantuan dari pemerintah. Ia mencontohkan, tol Solo-Kertosono yang biaya pembebasan lahannya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah lewat anggaran negara tahun depan.
Djoko menjelaskan, dukungan pemerintah terhadap Solo-Kertosono diberikan setelah departemennya mempelajari kelayakan tol bagian dari koridor Trans Java itu. "Sudah dicek dan tak layak bila tak disubdisi." Sedangkan untuk tol lainnya, harus dibuktikan dulu ketaklayakannya sebelum mendapatkan subsidi.
Bila dalam lelang September nanti ternyata proyek 13 tol itu tetap masih sepi peminat, ia melanjutkan, proyek akan ditender kembali. “Nggak apa-apa, kan?”
Dari 13 proyek itu, sepuluh di antaranya tender ulang. Tiga proyek baru itu adalah tol Palembang-Indralaya, Cilegon-Bojanegara, dan Sukabumi-Ciranjang. Sedangkan proyek tender ulang adalah Pandaan-Malang, Pasirkoja-Soreang, Ciawi-Sumedang-Dawuan, Semarang-Demak, Medan-Kuala Namu-Bukit Tinggi, Medan-Binjai, Pekanbaru-Kandis, Serangan-Tanjung Benoa, Manado-Bitung, dan Tegineneng-Babatan.
Rieka Rahadiana
Kamis, 09 Agustus 2007
Penjualan Saham Perdana (IPO)
Wijaya Karya dan Jasa Marga Road Show Bulan Depan
Kamis, 09 Agustus 2007 | 17:54 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:
Road show (penjajakan) penawaran saham pedana (IPO) PT Wijaya Karya dan PT Jasa Marga akan mulai dilakukan pada September atau paling lambat akhir Oktober tahun ini."Karena musim libur di Amerika berakhir pada akhir bulan ini," ujar Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofjan Djalil di kantor presiden, Kamis (9/8).
Namun, Sofjan belum dapat memastikan apakah road show kedua perusahaan ini akan dilakukan berbarengan.
Privatisasi BUMN yang sudah disetujui untuk tahun ini, kata Sofjan, hanya akan dilakukan oleh Wijaya Karya dan Jasa Marga. Tahun depan, Sofjan mentargetkan 16 perusahaan yang akan diprivatisasi. Namun, ia belum menyebutkan nama keenam belas perusahaan tersebut.
Sofjan menegaskan bahwa langkah privatisasi BUMN sebagai langkah terbaik meningkatkan kinerja perusahaan. Target dana yang diperoleh untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini adalah sebesar Rp 4,7 triliun.
FANNY FEBIANA
Kamis, 09 Agustus 2007 | 17:54 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:
Road show (penjajakan) penawaran saham pedana (IPO) PT Wijaya Karya dan PT Jasa Marga akan mulai dilakukan pada September atau paling lambat akhir Oktober tahun ini."Karena musim libur di Amerika berakhir pada akhir bulan ini," ujar Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofjan Djalil di kantor presiden, Kamis (9/8).
Namun, Sofjan belum dapat memastikan apakah road show kedua perusahaan ini akan dilakukan berbarengan.
Privatisasi BUMN yang sudah disetujui untuk tahun ini, kata Sofjan, hanya akan dilakukan oleh Wijaya Karya dan Jasa Marga. Tahun depan, Sofjan mentargetkan 16 perusahaan yang akan diprivatisasi. Namun, ia belum menyebutkan nama keenam belas perusahaan tersebut.
Sofjan menegaskan bahwa langkah privatisasi BUMN sebagai langkah terbaik meningkatkan kinerja perusahaan. Target dana yang diperoleh untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini adalah sebesar Rp 4,7 triliun.
FANNY FEBIANA
Jasa Marga Incar Dua Ruas JORR
Kamis, 09/08/2007
JAKARTA (SINDO) – PT Jasa Marga (persero) berencana memasukkan tawaran untuk dua ruas jalan tol yang semuanya termasuk dalam Jakarta Outer Ring Road (JORR) pada tender ruas tol batch II yang digelar pemerintah.
Dalam tender ini, Jasa Marga menggandeng dua investor lain sebagai mitranya. ”Kita sudah masukkan penawaran, sekarang tinggal menunggu proses selanjutnya,” ujar Direktur Utama Jasa Marga Frans Sunito kepada SINDO di Jakarta,kemarin. Pada tender tol batch II ini, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menawarkan empat ruas tol, meliputi Cengkareng- Batu Ceper-Kunciran sepanjang 15,22 km dengan nilai investasi Rp2,3 triliun, Kunciran– Serpong sepanjang 11,19 km senilai Rp1,84 triliun, Serpong– Cinere sepanjang 10,14 km dengan nilai Rp1,5 triliun, dan Cimanggis–Cibitung sepanjang 25,39 km senilai Rp3,35 triliun.Tender tersebut dimulai pada Mei 2007 dan kini sudah memasuki tahap prakualifikasi.
Bulan Agustus ini, diharapkan pemenangnya sudah dapat ditetapkan sehingga pada 2009 ruas-ruas tol ini siap dioperasikan. Menurut Frans,ruas tol yang menjadi incaran Jasa Marga adalah ruas Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran dan ruas Kunciran–Serpong. Jasa Marga mengandeng investor asal Malaysia untuk ruas Cengkareng- Batu Ceper-Kunciran dan Astratel untuk ruas Kunciran–- Serpong. Frans menegaskan, meski bekerja sama dengan investor lain, Jasa Marga akan tetap menjadi pemain utama di kedua ruas tol tersebut. Hal ini, kata dia, sudah menjadi komitmen perusahaan dalam setiap kerja sama dengan investor lain.
”Yang jelas kita tetap mayoritas walaupun melakukan kerja sama dengan investor lain,”tandasnya. Mengenai alasan pemilihan kedua ruas tersebut,Frans mengatakan bahwa keputusan itu berdasarkan pertimbangan tingkat keekonomisannya yang tinggi.Menurut dia,untuk ruasruas JORR, tingkat trafiknya relatif sudah baik sehingga cukup menarik untuk dikerjakan. ”Kita melihat dari angka kelayakannya, dan umumnya ring road itu bagus,”ujarnya. Sementara itu, BPJT menyatakan bahwa tender batch II masih terus berjalan untuk menjaring investor potensial yang berminat. BPJT juga menilai ruas yang ditenderkan cukup penting sehingga jika dalam proses tender tersebut peminatnya kurang mencukupi, pemerintah akan mengambil langkah negosiasi.
”Untuk ruas-ruas baru yang akan ditender, kita sedang mengkaji dukungan apa yang dapat diberikan,” ujar Kepala BPJT Hisnu Pawenang. Dia menjelaskan, untuk ruas-ruas yang dinilai memiliki tingkat kelayakan kurang, harus diberikan dukungan.Adapun bentuk dukungan,kata dia, dapat berupa bantuan pembebasan tanah atau bantuan konstruksi. ”Namun,semua ini masih dalam pembahasan, entah dukungan apa yang dapat kita berikan,”tuturnya. (arif dwi cahyono)
JAKARTA (SINDO) – PT Jasa Marga (persero) berencana memasukkan tawaran untuk dua ruas jalan tol yang semuanya termasuk dalam Jakarta Outer Ring Road (JORR) pada tender ruas tol batch II yang digelar pemerintah.
Dalam tender ini, Jasa Marga menggandeng dua investor lain sebagai mitranya. ”Kita sudah masukkan penawaran, sekarang tinggal menunggu proses selanjutnya,” ujar Direktur Utama Jasa Marga Frans Sunito kepada SINDO di Jakarta,kemarin. Pada tender tol batch II ini, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menawarkan empat ruas tol, meliputi Cengkareng- Batu Ceper-Kunciran sepanjang 15,22 km dengan nilai investasi Rp2,3 triliun, Kunciran– Serpong sepanjang 11,19 km senilai Rp1,84 triliun, Serpong– Cinere sepanjang 10,14 km dengan nilai Rp1,5 triliun, dan Cimanggis–Cibitung sepanjang 25,39 km senilai Rp3,35 triliun.Tender tersebut dimulai pada Mei 2007 dan kini sudah memasuki tahap prakualifikasi.
Bulan Agustus ini, diharapkan pemenangnya sudah dapat ditetapkan sehingga pada 2009 ruas-ruas tol ini siap dioperasikan. Menurut Frans,ruas tol yang menjadi incaran Jasa Marga adalah ruas Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran dan ruas Kunciran–Serpong. Jasa Marga mengandeng investor asal Malaysia untuk ruas Cengkareng- Batu Ceper-Kunciran dan Astratel untuk ruas Kunciran–- Serpong. Frans menegaskan, meski bekerja sama dengan investor lain, Jasa Marga akan tetap menjadi pemain utama di kedua ruas tol tersebut. Hal ini, kata dia, sudah menjadi komitmen perusahaan dalam setiap kerja sama dengan investor lain.
”Yang jelas kita tetap mayoritas walaupun melakukan kerja sama dengan investor lain,”tandasnya. Mengenai alasan pemilihan kedua ruas tersebut,Frans mengatakan bahwa keputusan itu berdasarkan pertimbangan tingkat keekonomisannya yang tinggi.Menurut dia,untuk ruasruas JORR, tingkat trafiknya relatif sudah baik sehingga cukup menarik untuk dikerjakan. ”Kita melihat dari angka kelayakannya, dan umumnya ring road itu bagus,”ujarnya. Sementara itu, BPJT menyatakan bahwa tender batch II masih terus berjalan untuk menjaring investor potensial yang berminat. BPJT juga menilai ruas yang ditenderkan cukup penting sehingga jika dalam proses tender tersebut peminatnya kurang mencukupi, pemerintah akan mengambil langkah negosiasi.
”Untuk ruas-ruas baru yang akan ditender, kita sedang mengkaji dukungan apa yang dapat diberikan,” ujar Kepala BPJT Hisnu Pawenang. Dia menjelaskan, untuk ruas-ruas yang dinilai memiliki tingkat kelayakan kurang, harus diberikan dukungan.Adapun bentuk dukungan,kata dia, dapat berupa bantuan pembebasan tanah atau bantuan konstruksi. ”Namun,semua ini masih dalam pembahasan, entah dukungan apa yang dapat kita berikan,”tuturnya. (arif dwi cahyono)
Langganan:
Postingan (Atom)
