Mempersiapkan Fokus Pemimpin Baru
Penulis : Paulus Bambang W.S.
Promosi jabatan secara formal mudah dilakukan. Hanya dengan selembar surat keputusan dari atasan yang berwenang pada perusahaan tertutup, atau melalui RUPS pada perusahaan terbuka, kursi jabatan baru sudah dapat diduduki. Semua itu lalu diikuti dengan perubahan kamar kerja, fasilitas mobil berikut sopir, sekretaris pribadi, dan berbagai fasilitas lainnya. Semua siap untuk mendukung sang bos baru beraksi sesuai posisinya.
Semua sarana dan prasarana mudah disiapkan. Namun, yang sering terlupa adalah mempersiapkan kesadaran dan pengertian akan tanggung jawab dan tanggung gugat di posisi baru. Banyak pemimpin yang menganggap calon pemimpin sudah tahu atau seharusnya tahu. Jangankan mengevaluasinya, mempertanyakan secara langsung saja sudah takut dianggap menggurui.
Alhasil, banyak direksi baru yang sebenarnya minim pengetahuan tentang tanggung jawab dan tanggung gugat yang diembannya. Pengetahuan tentang “acquit et decharge” sangat kritikal, apalagi soal kewajiban renteng sampai ke harta pribadi. Banyak yang menganggap hal ini remeh, sehingga para istri dan anak-anaknya tidak tahu bahwa harta mereka menjadi berisiko tinggi. Penghargaan berupa kenaikan gaji, bonus, dan tantiem yang diterima sebagian haruslah dianggap sebagai premi atas risiko keuangan keluarga, karena kewajiban legal tersebut.
Soal materi masih relatif mudah disiasati. Namun, yang justru sering dirasakan timpang adalah persiapan pola pikir, pola sikap, dan pola kerja. Banyak pemimpin baru yang dianggap menjadi pemimpin bisnis, entah itu anggota direksi ataupun orang nomor satu di strategic business unit tertentu, yang pola pikir, sikap, dan kerjanya tidak berubah. Jabatan dan posisi tidak mengubah cara dia bertindak. Akibatnya, banyak gesekan dan ketidakefisienan karena duplikasi kerja dengan bawahannya sendiri.
Banyak pula yang tak mampu melepaskan diri dari kompetensi keahlian yang menjadi trademark-nya di level bawah, yang seharusnya sudah ia tinggalkan ketika menduduki kursi pimpinan unit. Banyak yang tetap menjadi super spesialis, entah itu salesman, teknisi, mekanik, ataupun pemegang buku, walau jabatannya sudah mengharuskannya memikirkan kebijakan jangka panjang.
Kalau tidak dipersiapkan dan dievaluasi dengan baik, pemimpin baru tak akan menghasilkan gebrakan yang berarti bagi perusahaan atau unit yang dipimpinnya. Apalagi kalau kompetensi teknis membelenggunya karena ia enggan melepas trademark. Perusahaan akan mengalami opportunity lost yang memang secara akuntansi sulit dicatat. Konflik yang tidak perlu, arogansi teknis yang sangat menghambat, pelanggan yang sakit hati, perkembangan bisnis yang hanya sejalur dengan kecenderungan industri, adalah contoh yang sulit dimaterialkan secara kasatmata.
Guna mempercepat asimilasi pemimpin baru akan tugas dan tanggung jawab yang baru, bos sang pemimpin harus berani menarik ke atas. Pull them out. Bos senantiasa memberi tugas untuk membebaskan mereka dari tuntutan pekerjaan yang selama ini mereka kerjakan. Misalnya, sebagai pemimpin divisi operasi, salah satu tugas utamanya adalah menaklukkan pasar. Sebagai panglima perang, yang penting adalah memenangkan pertempuran. Tuntutan ini menyebabkan ia senantiasa ingin memenangkan setiap pertempuran. Berapa pun harganya, berapa pun risikonya, seluruh pertempuran harus ia menangkan. Ia jarang menghitung berapa energi sia-sia yang harus dipikul dengan konsep WEB (win every battle) ini. Orientasi dan fokus ini menyebabkan panglima pertempuran sering kelelahan, fisik dan mental. Bahkan tak jarang, banyak yang menderita kesakitan burn out, terbakar habis oleh ambisinya sendiri.
Untuk pull them out dari situasi tersebut, bos pemimpin baru haruslah secara aktif melontarkan pertanyaan baru kepada mereka. “Ask New Questions”. Ini yang sering dilupakan, kalau tidak mau mengatakan sering tidak dilakukan. Pemimpin sang pemimpin yang mau mengubah pola pikir, sikap, dan kerja pejabat baru, harus terus-menerus secara sadar menggunakan metode ini untuk segera menarik mereka ke kancah arena baru. Dari sekadar pertanyaan soal “Next Target” yang menjadi Key Performance Indicator panglima pertempuran menjadi ”Next Level” dan ”Next Landscape” untuk panglima peperangan.
Next Target berisi tuntutan untuk kemajuan penjualan setiap bulan. Berapa yang dijual, berapa pangsa pasar, berapa keuntungan per produk, berapa diskon yang dikeluarkan, berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi tersebut. Sebuah ukuran yang memang cocok untuk panglima pertempuran.
Next Level adalah tuntutan pada level kebijakan, tentang bagaimana membawa peperangan pada kekuatan yang dimilikinya. Perang bukan untuk melemahkan kekuatan lawan, melainkan perang di arena kekuatan sendiri. Arah fokusnya berubah menjadi penciptaan cara perang baru, pada senjata yang baru saja kita ciptakan, yang justru bukan merupakan kekuatan lawan. Pertanyaan ke arah Next Level ini akan memaksa pemimpin baru berolah pikir secara berbeda. Mempersiapkan new offering, mengeksploitasi new territory, menggaet new customers, menginisiasi new innovation, mencoba new invention, adalah sebagai strategi baru untuk memenangkan peperangan secara komprehensif.
Bahkan, dalam banyak hal, ia harus berani mengorbankan beberapa pertempuran yang secara khusus didesain untuk kalah agar mampu membuyarkan konsentrasi pesaing dan mengalahkan dalam kesempatan lain secara dahsyat. Ini skenario drama peperangan yang sangat berbeda dengan episode pertempuran yang berdurasi bulanan, kuartalan, atau tahunan. Ini adalah investasi masa depan untuk sebuah kemenangan yang gilang-gemilang.
Kalau sudah paham dan mahir mengelola Next Level, barulah ia naik ke dalam proses pertanyaan ke arah penciptaan Next Landscape―sebuah proses melahirkan tonggak bisnis baru yang membawa perusahaan ke arena white space. Kalau bos pemimpin baru juga tidak Ask New Questions, maka pemimpin yang baru dipromosikan akan tetap berlari di tempat. Dan, itu bukan kesalahan dia, karena sang bos juga masih Ask Old Questions kepada bawahannya yang sudah dipromosikan ke New Position. Sangat menyedihkan.
Penulis adalah peminat studi kepemimpinan dan wakil presiden direktur sebuah perusahaan terbuka.
Di Posting dari : www.wartaekonomi.com
Selasa, 17 Juli 2007
Proyeknya Tak Bebas Hambatan
Jalan Tol
Minat swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan jalan tol masih sangat tinggi. Namun, untuk merealisasikannya, mereka menemui banyak hambatan, terutama dalam hal pembebasan tanah dan dukungan perbankan. Hambatan lainnya adalah tarif tol yang masih terlalu rendah, sehingga memperlambat return on investment. Akibatnya, proyek yang sudah lama direncanakan dan ada investornya pun gagal direalisasikan.
Pemerintah berupaya membantu, di antaranya, melalui kemudahan pembebasan lahan dan kenaikan tarif secara berkala. Bahkan, pemerintah memberikan dana talangan Rp600 miliar untuk pembebasan lahan.
Pembangunan jalan tol di Indonesia, selain dilakukan oleh PT Jasa Marga, juga melibatkan pihak swasta dengan membentuk perusahaan patungan. Bentuk kerja samanya umumnya built-operate-transfer (BOT) dengan masa pengelolaan 20–35 tahun. Dari jalan tol sepanjang 604 kilometer, 456 kilometer di antaranya dibangun dan dioperasikan Jasa Marga. Sisanya dibangun dan dioperasikan bekerja sama dengan swasta.
Di antara beberapa ruas jalan tol yang dikelola PT Jasa Marga, ruas terpanjang adalah Jakarta-Cikampek (72 kilometer), Padalarang-Cileunyi (46,58 kilometer), dan Jagorawi (46 kilometer). Jumlah kendaraan yang lewat jalan tol selama 2006 ternyata menunjukkan penurunan. Pada 2006 hanya 2,27 juta kendaraan yang lewat jalan tol, menurun dibanding 2005 yang 2,32 juta. Penurunan lalu lintas harian (LHR) juga terjadi pada beberapa ruas tol, seperti tol Porong yang tergenang lumpur Lapindo. Sementara itu, LHR tol Cawang-Tomang-Cengkareng selama ini merupakan yang terpadat, dengan 704.830 kendaraan pada 2006.
Meski jumlah kendaraan yang menggunakan jalan tol menurun, pendapatan operasinya tetap meningkat. Ini tak lepas dari adanya kenaikan tarif tol pada Maret 2005 lalu. Jika pada 2004 pendapatan rata-rata harian jalan tol tercatat Rp4,66 miliar, pada 2005 menjadi Rp5,4 miliar dan pada 2006 mencapai Rp6,37 miliar. Peningkatan pendapatan ini terjadi pada seluruh ruas.
Jalan tol Cawang-Tomang-Cengkareng pada 2006 merupakan ruas berpendapatan tertinggi, dengan pendapatan harian Rp1,52 miliar. Berikutnya ruas tol Jakarta-Cikampek dengan Rp1,26 miliar. Selama 2005–2009, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 1.593 kilometer, yang sebagian besar berada di Jawa. Dari seluruh proyek tersebut, yang saat ini berada pada tahap konstruksi sepanjang 80 kilometer. Selebihnya masih dalam tahap persiapan.
Pembangunan jalan tol tersebut sudah direncanakan sejak 15 tahun lalu, tetapi belum bisa dilaksanakan. Masalah yang dihadapi adalah sulitnya pembebasan tanah. Masalah lainnya adalah desain jalan, lelang tender, dan pendanaan. Saat ini ada 36 ruas jalan tol sepanjang 1.152,33 kilometer senilai Rp91,42 triliun yang dalam taraf mulai beroperasi, konstruksi, tanda tangan kontrak negosiasi, proses lelang, dan prakualifikasi. Adapun yang masih dalam persiapan lelang sebanyak 18 ruas sepanjang 683,44 kilometer senilai Rp40,92 triliun.
Pemerintah membagi proyek jalan tol yang ada dalam beberapa kelompok prioritas. Dari seluruh ruas jalan tol tersebut, ada lima yang menjadi prioritas pertama dengan panjang 83,1 kilometer dan perkiraan kebutuhan dana Rp6,65 triliun. Lalu, ada 19 ruas jalan tol prioritas kedua dengan panjang 380,7 kilometer dan dana Rp21,57 triliun. Sementara 25 ruas sepanjang 1.129,3 kilometer masuk dalam prioritas ketiga dengan kebutuhan dana Rp61,18 triliun.
Pada proyek Trans Jawa juga terdapat beberapa ruas yang sudah mendapatkan investor. Bahkan, beberapa ruas jalan telah memperoleh kepastian pendanaan sehingga dapat segera dimulai. PT Bakrie Investindo, misalnya, siap merealisasi proyek jalan tol-nya.
Mereka juga telah mendapatkan dukungan perbankan dalam proyek jalan tol Pejagan- Kanci.
Sementara itu, PT Marga Nujyasumo Agung, pemegang pengusahaan ruas tol Surabaya-Mojokerto, juga telah mulai melakukan pembebasan lahan. Jalan tol tersebut diharapkan bisa dioperasikan pada 2009.
Di Posting dari : www.wartaekonomi.com
Jalan Tol
Minat swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan jalan tol masih sangat tinggi. Namun, untuk merealisasikannya, mereka menemui banyak hambatan, terutama dalam hal pembebasan tanah dan dukungan perbankan. Hambatan lainnya adalah tarif tol yang masih terlalu rendah, sehingga memperlambat return on investment. Akibatnya, proyek yang sudah lama direncanakan dan ada investornya pun gagal direalisasikan.
Pemerintah berupaya membantu, di antaranya, melalui kemudahan pembebasan lahan dan kenaikan tarif secara berkala. Bahkan, pemerintah memberikan dana talangan Rp600 miliar untuk pembebasan lahan.
Pembangunan jalan tol di Indonesia, selain dilakukan oleh PT Jasa Marga, juga melibatkan pihak swasta dengan membentuk perusahaan patungan. Bentuk kerja samanya umumnya built-operate-transfer (BOT) dengan masa pengelolaan 20–35 tahun. Dari jalan tol sepanjang 604 kilometer, 456 kilometer di antaranya dibangun dan dioperasikan Jasa Marga. Sisanya dibangun dan dioperasikan bekerja sama dengan swasta.
Di antara beberapa ruas jalan tol yang dikelola PT Jasa Marga, ruas terpanjang adalah Jakarta-Cikampek (72 kilometer), Padalarang-Cileunyi (46,58 kilometer), dan Jagorawi (46 kilometer). Jumlah kendaraan yang lewat jalan tol selama 2006 ternyata menunjukkan penurunan. Pada 2006 hanya 2,27 juta kendaraan yang lewat jalan tol, menurun dibanding 2005 yang 2,32 juta. Penurunan lalu lintas harian (LHR) juga terjadi pada beberapa ruas tol, seperti tol Porong yang tergenang lumpur Lapindo. Sementara itu, LHR tol Cawang-Tomang-Cengkareng selama ini merupakan yang terpadat, dengan 704.830 kendaraan pada 2006.
Meski jumlah kendaraan yang menggunakan jalan tol menurun, pendapatan operasinya tetap meningkat. Ini tak lepas dari adanya kenaikan tarif tol pada Maret 2005 lalu. Jika pada 2004 pendapatan rata-rata harian jalan tol tercatat Rp4,66 miliar, pada 2005 menjadi Rp5,4 miliar dan pada 2006 mencapai Rp6,37 miliar. Peningkatan pendapatan ini terjadi pada seluruh ruas.
Jalan tol Cawang-Tomang-Cengkareng pada 2006 merupakan ruas berpendapatan tertinggi, dengan pendapatan harian Rp1,52 miliar. Berikutnya ruas tol Jakarta-Cikampek dengan Rp1,26 miliar. Selama 2005–2009, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 1.593 kilometer, yang sebagian besar berada di Jawa. Dari seluruh proyek tersebut, yang saat ini berada pada tahap konstruksi sepanjang 80 kilometer. Selebihnya masih dalam tahap persiapan.
Pembangunan jalan tol tersebut sudah direncanakan sejak 15 tahun lalu, tetapi belum bisa dilaksanakan. Masalah yang dihadapi adalah sulitnya pembebasan tanah. Masalah lainnya adalah desain jalan, lelang tender, dan pendanaan. Saat ini ada 36 ruas jalan tol sepanjang 1.152,33 kilometer senilai Rp91,42 triliun yang dalam taraf mulai beroperasi, konstruksi, tanda tangan kontrak negosiasi, proses lelang, dan prakualifikasi. Adapun yang masih dalam persiapan lelang sebanyak 18 ruas sepanjang 683,44 kilometer senilai Rp40,92 triliun.
Pemerintah membagi proyek jalan tol yang ada dalam beberapa kelompok prioritas. Dari seluruh ruas jalan tol tersebut, ada lima yang menjadi prioritas pertama dengan panjang 83,1 kilometer dan perkiraan kebutuhan dana Rp6,65 triliun. Lalu, ada 19 ruas jalan tol prioritas kedua dengan panjang 380,7 kilometer dan dana Rp21,57 triliun. Sementara 25 ruas sepanjang 1.129,3 kilometer masuk dalam prioritas ketiga dengan kebutuhan dana Rp61,18 triliun.
Pada proyek Trans Jawa juga terdapat beberapa ruas yang sudah mendapatkan investor. Bahkan, beberapa ruas jalan telah memperoleh kepastian pendanaan sehingga dapat segera dimulai. PT Bakrie Investindo, misalnya, siap merealisasi proyek jalan tol-nya.
Mereka juga telah mendapatkan dukungan perbankan dalam proyek jalan tol Pejagan- Kanci.
Sementara itu, PT Marga Nujyasumo Agung, pemegang pengusahaan ruas tol Surabaya-Mojokerto, juga telah mulai melakukan pembebasan lahan. Jalan tol tersebut diharapkan bisa dioperasikan pada 2009.
Di Posting dari : www.wartaekonomi.com
Siklus Ekonomi & Siklus Industri
Penulis : Bahar Passa
Di Posting dari : www.ihedge.wordpress.com
Hidup ini seperti putaran roda. Kadang di atas. Kadang di bawah.
Itu bukan hanya pernyataan klise, tapi merupakan hal yang kita amati di bidang ekonomi. Topik ini saya angkat setelah sempat berbincang-bincang sejenak dengan salah satu pendiri YesBank yang berbasis di Mumbai, India. Dia mengamati bahwa akhir-akhir ini terjadi pemendekan putaran siklus suku bunga bank. (Saat ini Indonesia bisa dikatakan sedang dalam siklus penurunan suku bunga.) Buat seorang banker seperti dia, siklus suku bunga sangat penting dalam kaitannya dengan pengaturan assets dan liabilities. Saya tanyakan apakah dia berpikir bahwa percepatan siklus itu hanya sesaat atau ada faktor fundamental yang membuatnya untuk akan tetap bertahan. Menurutnya, percepatan siklus suku bunga ini disebabkan oleh faktor fundamental akibat globalisasi perekonomian dunia. Shocks yang terjadi di suatu ekonomi besar lebih mungkin untuk terasa di negara-negara lainnya.
Apa hubungannya siklus suku bunga dengan siklus ekonomi? Bank sentral, menggunakan tingkat suku bunga sebagai salah satu alat untuk menjaga kestablian harga barang-barang di suatu negara. Biasanya (walaupun tidak selalu), kalau perekonomian sedang lesu dan harga barang-barang jatuh, bank sentral akan menurunkan suku bunga, demikian juga sebaliknya. (Terkadang, bisa juga perekonomian lesu dan harga barang-barang naik dan bank sentral belum tentu tahu harus berbuat apa.)
Kembali ke masalah mendasar, apa itu siklus ekonomi? Bahasa simpelnya, siklus ekonomi adalah putaran kegiatan perekonomian. Kadang kegiatan ekonomi lesu - banyak pengangguran. Kadang kegiatan ekonomi bergairah - pengangguran kecil - produktivitas naik. Lalu, apa itu siklus industri? Putaran kegiatan di suatu indusri. Kadang kegiatannya lesu - supply melebihi demand - harga produk-produk industri itu jatuh - PHK banyak - margin usaha kecil. Kadang kegiatannya bergairah - demand melebihi supply - harga produk-produk industri itu naik - pekerja-pekerja ahli dibajak.
Apa yang menyebabkan terjadinya siklus tersebut? Ada yang bilang karena pelaku industri sering membuat kesalahan proyeksi demand, sehingga kadang-kadang membanjiri pasar, kadang-kadang kekurangan pasokan. Ada yang bilang karena kesalahan pemerintah karena mengeluarkan kebijakan yang jelek. Ada yang bilang karena tindakan bank sentral dengan mengatur pasokan uang di masyarakat. Betulkah seperti itu?
Menurut saya, siklus terjadi karena cepatnya perubahan supply dan demand di suatu industri. Cepatnya perubahan demand mungkin disebabkan oleh faktor-faktor yang sulit diprediksi seperti bencana alam, perubahan cuaca, dsb. Cepatnya perubahan supply lebih menarik untuk dianalisa. Motivasi utama yang mendorong pelaku industri untuk dengan cepat mengubah supply adalah kompetisi dalam rangka mencapai keinginan untuk menjadi pemimpin di industrinya (market leader). Pelaku industri tidaklah bodoh (sering melakukan kesalahan dalam proyeksi demand) dalam menentukan supply. Mengapa mereka ingin menjadi leader? Karena menjadi leader menghasilkan premium tersendiri terhadap produk yang dijualnya. Sewaktu membeli HP, kenapa Anda membeli Nokia? Karena kebanyakan orang membeli nokia? Atau karena Anda telah membandingkan fitur-fitur Nokia dengan HP yang lainnya dan membandingkan harganya dengan HP yang lainnya? Yup, kebanyakan orang ingin membeli produk dari market leader.
Kenapa kompetisi untuk menjadi leader membuat perubahan supply produk menjadi cepat? Karena bila suatu perusahaan percaya bahwa produk barunya itu superior (entah karena teknologi baru, fitur baru, design baru, dll), maka ia akan melepas barang sebanyak-banyaknya untuk mematikan lawan usahanya. Ketika banyak dari mereka melakukan hal itu, tak khayal akhirnya hanya segelintir perusahaan yang akan sukses sementara supply melimpah dan harga-harga jatuh. Itulah saatnya industri secara keseluruhan (kecuali yang menang) lesu. Perusahaan yang kalah tutup, diambil alih, atau mengurangi biaya produksi dengan PHK dsb. Itulah masa konsolidasi. Lalu muncullah pemain-pemain baru dengan ide-ide atau teknologi baru dan berlomba-lomba untuk menjadi leader yang baru. Demikian proses berulang dan terjadilah siklus industri.
Siklus berbagai industri kadang-kadang terjadi bersamaan dan berkaitan dan membentuk siklus ekonomi secara keseluruhan.
Kalau hipotesa di atas benar, maka industri yang sulit untuk dimasuki (high entry barrier) tidak akan mengalami siklus yang berarti. Industri yang mudah dimasuki akan mengalami siklus yang serius dan lebih sering.
Pernyataan di atas membawa kita kepada pertanyaan: Apa yang membuat suatu industri sulit dimasuki pemain baru? Modal-kah? Teknologi-kah? Atau yang lain?
Apa relevansi dari mengetahui siklus industri? Itu akan membantu kita untuk memahami rotasi sektor di pasar saham.
Penulis : Bahar Passa
Di Posting dari : www.ihedge.wordpress.com
Hidup ini seperti putaran roda. Kadang di atas. Kadang di bawah.
Itu bukan hanya pernyataan klise, tapi merupakan hal yang kita amati di bidang ekonomi. Topik ini saya angkat setelah sempat berbincang-bincang sejenak dengan salah satu pendiri YesBank yang berbasis di Mumbai, India. Dia mengamati bahwa akhir-akhir ini terjadi pemendekan putaran siklus suku bunga bank. (Saat ini Indonesia bisa dikatakan sedang dalam siklus penurunan suku bunga.) Buat seorang banker seperti dia, siklus suku bunga sangat penting dalam kaitannya dengan pengaturan assets dan liabilities. Saya tanyakan apakah dia berpikir bahwa percepatan siklus itu hanya sesaat atau ada faktor fundamental yang membuatnya untuk akan tetap bertahan. Menurutnya, percepatan siklus suku bunga ini disebabkan oleh faktor fundamental akibat globalisasi perekonomian dunia. Shocks yang terjadi di suatu ekonomi besar lebih mungkin untuk terasa di negara-negara lainnya.
Apa hubungannya siklus suku bunga dengan siklus ekonomi? Bank sentral, menggunakan tingkat suku bunga sebagai salah satu alat untuk menjaga kestablian harga barang-barang di suatu negara. Biasanya (walaupun tidak selalu), kalau perekonomian sedang lesu dan harga barang-barang jatuh, bank sentral akan menurunkan suku bunga, demikian juga sebaliknya. (Terkadang, bisa juga perekonomian lesu dan harga barang-barang naik dan bank sentral belum tentu tahu harus berbuat apa.)
Kembali ke masalah mendasar, apa itu siklus ekonomi? Bahasa simpelnya, siklus ekonomi adalah putaran kegiatan perekonomian. Kadang kegiatan ekonomi lesu - banyak pengangguran. Kadang kegiatan ekonomi bergairah - pengangguran kecil - produktivitas naik. Lalu, apa itu siklus industri? Putaran kegiatan di suatu indusri. Kadang kegiatannya lesu - supply melebihi demand - harga produk-produk industri itu jatuh - PHK banyak - margin usaha kecil. Kadang kegiatannya bergairah - demand melebihi supply - harga produk-produk industri itu naik - pekerja-pekerja ahli dibajak.
Apa yang menyebabkan terjadinya siklus tersebut? Ada yang bilang karena pelaku industri sering membuat kesalahan proyeksi demand, sehingga kadang-kadang membanjiri pasar, kadang-kadang kekurangan pasokan. Ada yang bilang karena kesalahan pemerintah karena mengeluarkan kebijakan yang jelek. Ada yang bilang karena tindakan bank sentral dengan mengatur pasokan uang di masyarakat. Betulkah seperti itu?
Menurut saya, siklus terjadi karena cepatnya perubahan supply dan demand di suatu industri. Cepatnya perubahan demand mungkin disebabkan oleh faktor-faktor yang sulit diprediksi seperti bencana alam, perubahan cuaca, dsb. Cepatnya perubahan supply lebih menarik untuk dianalisa. Motivasi utama yang mendorong pelaku industri untuk dengan cepat mengubah supply adalah kompetisi dalam rangka mencapai keinginan untuk menjadi pemimpin di industrinya (market leader). Pelaku industri tidaklah bodoh (sering melakukan kesalahan dalam proyeksi demand) dalam menentukan supply. Mengapa mereka ingin menjadi leader? Karena menjadi leader menghasilkan premium tersendiri terhadap produk yang dijualnya. Sewaktu membeli HP, kenapa Anda membeli Nokia? Karena kebanyakan orang membeli nokia? Atau karena Anda telah membandingkan fitur-fitur Nokia dengan HP yang lainnya dan membandingkan harganya dengan HP yang lainnya? Yup, kebanyakan orang ingin membeli produk dari market leader.
Kenapa kompetisi untuk menjadi leader membuat perubahan supply produk menjadi cepat? Karena bila suatu perusahaan percaya bahwa produk barunya itu superior (entah karena teknologi baru, fitur baru, design baru, dll), maka ia akan melepas barang sebanyak-banyaknya untuk mematikan lawan usahanya. Ketika banyak dari mereka melakukan hal itu, tak khayal akhirnya hanya segelintir perusahaan yang akan sukses sementara supply melimpah dan harga-harga jatuh. Itulah saatnya industri secara keseluruhan (kecuali yang menang) lesu. Perusahaan yang kalah tutup, diambil alih, atau mengurangi biaya produksi dengan PHK dsb. Itulah masa konsolidasi. Lalu muncullah pemain-pemain baru dengan ide-ide atau teknologi baru dan berlomba-lomba untuk menjadi leader yang baru. Demikian proses berulang dan terjadilah siklus industri.
Siklus berbagai industri kadang-kadang terjadi bersamaan dan berkaitan dan membentuk siklus ekonomi secara keseluruhan.
Kalau hipotesa di atas benar, maka industri yang sulit untuk dimasuki (high entry barrier) tidak akan mengalami siklus yang berarti. Industri yang mudah dimasuki akan mengalami siklus yang serius dan lebih sering.
Pernyataan di atas membawa kita kepada pertanyaan: Apa yang membuat suatu industri sulit dimasuki pemain baru? Modal-kah? Teknologi-kah? Atau yang lain?
Apa relevansi dari mengetahui siklus industri? Itu akan membantu kita untuk memahami rotasi sektor di pasar saham.
Sofyan Djalil
Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD (lahir di Aceh, 23 September 1953, menikah dengan Ratna Megawangi, beranak tiga) adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Indonesia di Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya dari Oktober 2004 hingga Mei 2007 ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam kabinet yang sama.
Biografi singkat
Pendidikan
Sarjana Hukum (SH), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, bidang studi Hukum Bisnis, tahun 1984
Master of Arts (M.A.), The Graduate School of Arts and Sciences, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi Public Policy, tahun 1989
Master of Arts in Law and Diplomacy (M.A.L.D.), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Economic Relation, tahun 1991
Doctor of Philosophy (Ph.D), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Financial and Capital Market Law and Policy, tahun 1993
Sertifikasi
Wakil Penjamin Emisi Efek, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, tahun 1996
Wakil Manajer Investasi, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, tahun 1997
Pengalaman kerja
Managing Partner, Sofyan Djalil & Partners
Komisaris Independen, PT Kimia Farma, Tbk (Mei 2003-sekarang)
Pengurus, Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia, LKDI (2003-sekarang)
Anggota, Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia, BAPMI (2003-sekarang)
Anggota Tim Ahli, Komite Nasional Good Corporate Governance (2001-sekarang)
Anggota Tim Pakar, Departemen Kehakiman dan HAM RI (2001-sekarang)
Konsultan Good Corporate Governance untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Elnusa, PT Jamsostek, PT Waskita Karya, PT Surveyor Indonesia, PT Pupuk Kujang, PT Wijaya Karya, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Pelabuhan Indonesia III, Perum Pegadaian, PT Indonesia Power, PT Pupuk Sriwijaya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (2001-2004)
Konsultan Corporate Communication, untuk PT Caltex Pacific Indonesia, PT PLN Kantor Pusat (200-2004)
Direktur Eksekutif, Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (2001-2003)
Komisaris Utama, PT Pupuk Iskandar Muda (1999-Juli 2004)
Komisaris, PT Perusahaan Listrik Negara (1999-Mei 2002)
Komisaris, PT Pelabuhan Indonesia III (1998-Mei 2001)
Anggota, Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (1999-2000)
Staf Ahli Menteri Negara Pendayagunaan BUMN bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM/Asisten Kepala Badan Pembina BUMN Bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM (Juni 1998-Februari 2000)
Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, PT Bursa Efek Jakarta (Maret 1998-Juni 19988)
Konsultan, pada Asosiasi Modal Ventura Indonesia (AMVI); Brunei Investment Agency (BIA); Tabungan Wajib Perumahan TNI-AD (TWP-AD), dan lain-lain (1997)
Konsultan/Narasumber persiapan go public pada berbagai perusahaan PT Garuda Indonesia, PT Telkom, Pasaraya, Pupuk Kaltim, Bank Tata, SZS Consulting, Bank Jaya, dan lain-lain (1997)
Peneliti/Konsultan, Centre for Policy and Implementation Studies (CPIS)-Departemen Keuangan, menangani berbagai proyek antara lain Kupedes/Simpedes untuk BRI, Program Restrukturisasi BUMN, Perdagangan Internasional dan Kerjasama Regional, dan lain-lain (1997)
Pengalaman akademis
Dosen, pada Program Pasca Sarjana FH-Unpad (2001-sekarang)
Dosen, pada Program Pasca Sarjana FH-UI (2000-sekarang)
Dosen, pada Fakultas Ekonomi dan Program Magister Manajemen Universitas Indonesia (FE-UI dan MM-UI) (1993-sekarang)
Dosen, pada Diklat Manajemen LPPM, Jakarta (1997)
Dosen, pada Diklat Pengembangan Kepemimpinan Profesional (DPKP) BUMN-Departemen Keuangan (1997)
Dosen, pada Program Magister Manajemen Universitas Sahid dan LPPM (1994-1995)
Dosen, pada Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi (LMKA), Yayasan Pengembangan Insan Pasar Modal (Yuppies), LM-Gika, Equitas Institute (1994-1995)
Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD (lahir di Aceh, 23 September 1953, menikah dengan Ratna Megawangi, beranak tiga) adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Indonesia di Kabinet Indonesia Bersatu. Sebelumnya dari Oktober 2004 hingga Mei 2007 ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika dalam kabinet yang sama.
Biografi singkat
Pendidikan
Sarjana Hukum (SH), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, bidang studi Hukum Bisnis, tahun 1984
Master of Arts (M.A.), The Graduate School of Arts and Sciences, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi Public Policy, tahun 1989
Master of Arts in Law and Diplomacy (M.A.L.D.), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Economic Relation, tahun 1991
Doctor of Philosophy (Ph.D), The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Medford, Massachusetts, AS, bidang studi International Financial and Capital Market Law and Policy, tahun 1993
Sertifikasi
Wakil Penjamin Emisi Efek, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, tahun 1996
Wakil Manajer Investasi, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, tahun 1997
Pengalaman kerja
Managing Partner, Sofyan Djalil & Partners
Komisaris Independen, PT Kimia Farma, Tbk (Mei 2003-sekarang)
Pengurus, Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia, LKDI (2003-sekarang)
Anggota, Badan Arbitrasi Pasar Modal Indonesia, BAPMI (2003-sekarang)
Anggota Tim Ahli, Komite Nasional Good Corporate Governance (2001-sekarang)
Anggota Tim Pakar, Departemen Kehakiman dan HAM RI (2001-sekarang)
Konsultan Good Corporate Governance untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Elnusa, PT Jamsostek, PT Waskita Karya, PT Surveyor Indonesia, PT Pupuk Kujang, PT Wijaya Karya, PT Pembangkitan Jawa Bali, PT Pelabuhan Indonesia III, Perum Pegadaian, PT Indonesia Power, PT Pupuk Sriwijaya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (2001-2004)
Konsultan Corporate Communication, untuk PT Caltex Pacific Indonesia, PT PLN Kantor Pusat (200-2004)
Direktur Eksekutif, Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (2001-2003)
Komisaris Utama, PT Pupuk Iskandar Muda (1999-Juli 2004)
Komisaris, PT Perusahaan Listrik Negara (1999-Mei 2002)
Komisaris, PT Pelabuhan Indonesia III (1998-Mei 2001)
Anggota, Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (1999-2000)
Staf Ahli Menteri Negara Pendayagunaan BUMN bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM/Asisten Kepala Badan Pembina BUMN Bidang Komunikasi dan Pengembangan SDM (Juni 1998-Februari 2000)
Kepala Divisi Riset dan Pengembangan, PT Bursa Efek Jakarta (Maret 1998-Juni 19988)
Konsultan, pada Asosiasi Modal Ventura Indonesia (AMVI); Brunei Investment Agency (BIA); Tabungan Wajib Perumahan TNI-AD (TWP-AD), dan lain-lain (1997)
Konsultan/Narasumber persiapan go public pada berbagai perusahaan PT Garuda Indonesia, PT Telkom, Pasaraya, Pupuk Kaltim, Bank Tata, SZS Consulting, Bank Jaya, dan lain-lain (1997)
Peneliti/Konsultan, Centre for Policy and Implementation Studies (CPIS)-Departemen Keuangan, menangani berbagai proyek antara lain Kupedes/Simpedes untuk BRI, Program Restrukturisasi BUMN, Perdagangan Internasional dan Kerjasama Regional, dan lain-lain (1997)
Pengalaman akademis
Dosen, pada Program Pasca Sarjana FH-Unpad (2001-sekarang)
Dosen, pada Program Pasca Sarjana FH-UI (2000-sekarang)
Dosen, pada Fakultas Ekonomi dan Program Magister Manajemen Universitas Indonesia (FE-UI dan MM-UI) (1993-sekarang)
Dosen, pada Diklat Manajemen LPPM, Jakarta (1997)
Dosen, pada Diklat Pengembangan Kepemimpinan Profesional (DPKP) BUMN-Departemen Keuangan (1997)
Dosen, pada Program Magister Manajemen Universitas Sahid dan LPPM (1994-1995)
Dosen, pada Lembaga Manajemen Keuangan dan Akuntansi (LMKA), Yayasan Pengembangan Insan Pasar Modal (Yuppies), LM-Gika, Equitas Institute (1994-1995)
Jasa Marga Siap Garap Tol Pejagan-Semarang
Selasa, 17 Juli 2007 04:32 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:
PT Jasa Marga menyatakan siap menangani proyek jalan tol Pejagan-Semarang jika tiga investor ruas itu diputus kontraknya karena tak bisa mendapatkan kredit pembiayaan. "Kami siap masuk," kata Direktur Utama PT Jasa Marga Frans S. Sunito kemarin di Cikunir, Bekasi, Jawa Barat, di sela-sela inspeksi jalan tol Jakarta Outer Ring Road ruas E1 (Jati Asih-Cikunir). Dalam acara itu, ia mendampingi Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.Namun, Frans enggan menjelaskan lebih detil soal kesiapan perusahaan milik negara itu. Ia menanggapi pernyataan Menteri Djoko yang ingin Jasa Marga menggarap tiga ruas tol antara Pejagan hingga Semarang. "Pemerintah sangat mengharapkan Jasa Marga masuk mengambil 90 hingga 95 persen kepemilikan," ucap Djoko.Tiga investor terancam diputus kontrak pengusahaannya jika hingga 21 Juli 2007 tak mapu memperoleh kredit pembiayaan dari bank. Tiga investor itu, PT Pejagan-Pemalang Toll Road (Pejagan-Pemalang), PT Pemalang-Batang Toll Road (Pemalang-Batang), dan PT Marga Setiapuritama (Batang-Semarang). Adapun PT Lintas Marga Sedaya, investor Cikampek-Palimanan, dinilai paling siap karena sudah menjanjikan memperoleh kredit Rp 5 triliun, dari total biaya Rp 7 triliun, dari sejumlah bank. "Katanya (Lintas) ke Pak Hisnu (Kepala Badan Pengatur Jalan Tol ) pada 18 Juli (meneken perjanjian kredit)," kata Djoko Jumat pekan lalu..Menurut Djoko, pemerintah lebih mempercayai Jasa Marga ketimbang investor lainnya untuk menggarap Pejagan-Semarang yang sudah lama tertunda pembangunannya. Bank nasional juga menyatakan sanggup mengucurkan kredit kepada Jasa Marga."(Bank) Mandiri merem saja kalau yang meminta (kredit) Jasa Marga," ujarnya. Kalau terjadi masalah, ia melanjutkan, penyelesaiannya lebih mudah dengan Jasa Marga. Berbeda dengan inevstor swasta yang penyelsaiannya diatur dalam undang-undang. Djoko mengakui sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah akan menggabungkan tiga investor bermasalah tadi ke dalam perusahaan induk atau holding company, PT Trans Java. "Saya juga mempersiapkan alternatif selain holding," ucapnya. Tapi, ia menolak membeberkan rencana cadangannya. Menurut Direktur Lintas, Agus Suherman, penandatangan kredit atau financial close dilakukan besok. Ia menerangkan, sekitar sembilan bank nasional dan daerah serta lembaga keuangan akan mengucurkan fulus.Para calon debitur itu, yang akan dipimpin oleh PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., dan Mandiri Sekuritas, antara lain PT Bank Negara Indonesia Tbk., PT Bank rakyat Indonesia Tbk.. Bank DKI, Bank Jabar, serta Bank Jatim. Agus mengatakan tol sepanjang 114 kilometer itu --- ruas terpanjang di koridor Trans Jawa --- akan dibagi menjadi enam seksi.***** Rieka Rahadiana
Selasa, 17 Juli 2007 04:32 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:
PT Jasa Marga menyatakan siap menangani proyek jalan tol Pejagan-Semarang jika tiga investor ruas itu diputus kontraknya karena tak bisa mendapatkan kredit pembiayaan. "Kami siap masuk," kata Direktur Utama PT Jasa Marga Frans S. Sunito kemarin di Cikunir, Bekasi, Jawa Barat, di sela-sela inspeksi jalan tol Jakarta Outer Ring Road ruas E1 (Jati Asih-Cikunir). Dalam acara itu, ia mendampingi Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.Namun, Frans enggan menjelaskan lebih detil soal kesiapan perusahaan milik negara itu. Ia menanggapi pernyataan Menteri Djoko yang ingin Jasa Marga menggarap tiga ruas tol antara Pejagan hingga Semarang. "Pemerintah sangat mengharapkan Jasa Marga masuk mengambil 90 hingga 95 persen kepemilikan," ucap Djoko.Tiga investor terancam diputus kontrak pengusahaannya jika hingga 21 Juli 2007 tak mapu memperoleh kredit pembiayaan dari bank. Tiga investor itu, PT Pejagan-Pemalang Toll Road (Pejagan-Pemalang), PT Pemalang-Batang Toll Road (Pemalang-Batang), dan PT Marga Setiapuritama (Batang-Semarang). Adapun PT Lintas Marga Sedaya, investor Cikampek-Palimanan, dinilai paling siap karena sudah menjanjikan memperoleh kredit Rp 5 triliun, dari total biaya Rp 7 triliun, dari sejumlah bank. "Katanya (Lintas) ke Pak Hisnu (Kepala Badan Pengatur Jalan Tol ) pada 18 Juli (meneken perjanjian kredit)," kata Djoko Jumat pekan lalu..Menurut Djoko, pemerintah lebih mempercayai Jasa Marga ketimbang investor lainnya untuk menggarap Pejagan-Semarang yang sudah lama tertunda pembangunannya. Bank nasional juga menyatakan sanggup mengucurkan kredit kepada Jasa Marga."(Bank) Mandiri merem saja kalau yang meminta (kredit) Jasa Marga," ujarnya. Kalau terjadi masalah, ia melanjutkan, penyelesaiannya lebih mudah dengan Jasa Marga. Berbeda dengan inevstor swasta yang penyelsaiannya diatur dalam undang-undang. Djoko mengakui sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah akan menggabungkan tiga investor bermasalah tadi ke dalam perusahaan induk atau holding company, PT Trans Java. "Saya juga mempersiapkan alternatif selain holding," ucapnya. Tapi, ia menolak membeberkan rencana cadangannya. Menurut Direktur Lintas, Agus Suherman, penandatangan kredit atau financial close dilakukan besok. Ia menerangkan, sekitar sembilan bank nasional dan daerah serta lembaga keuangan akan mengucurkan fulus.Para calon debitur itu, yang akan dipimpin oleh PT Bank Mandiri Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., dan Mandiri Sekuritas, antara lain PT Bank Negara Indonesia Tbk., PT Bank rakyat Indonesia Tbk.. Bank DKI, Bank Jabar, serta Bank Jatim. Agus mengatakan tol sepanjang 114 kilometer itu --- ruas terpanjang di koridor Trans Jawa --- akan dibagi menjadi enam seksi.***** Rieka Rahadiana
Senin, 16 Juli 2007
BUMN Sulit Lepas dari Intervensi Politik
JIKA dibandingkan dengan pendahulunya, Menteri BUMN Sofyan Djalil terlihat lebih bertindak tegas dalam menangani pengelolaan BUMN yang tak pernah usai dari masalah. Persoalan pokok yang ada dalam tubuh BUMN adalah intervensi politik yang kental dan friksi internal yang menyebabkan anjloknya kinerja BUMN tersebut.GEJALA itu terasa semakin kuat jika menjelang pemilu dengan maraknya pergolakan internal dan pergantian direksi yang tidak berdasarkan asas-asas profesionalisme. Dengan digantinya menteri lama dalam perombakan jilid dua awal Mei lalu, konteks dan dinamika politik eksternal dan internal masih sulit diatasi. SofyanDjalil yang tidak berasal dari partai politik tertentu tidak lepas dari stigma politis tersebut. Apalagi, ia dikelompokkan dalam faksi Presiden Yudhoyono. Kedekatannya dengan Presiden menjadi pusat sorotan dalam pengelolaan BUMN kini. Apakah ia condong memenuhi 'kebutuhan' faksi politik Presiden atau 'independen' sepenuhnya layaknya lembaga bisnis modern. Tarikmenarik Tidak duduknya politisi partai sebagai Menteri BUMN dalam era kabinet SBY-JK cukup menarik. Pada periode pemerintahan sebelumnya, kinerja menteri partai seperti laksamana dinilai telah menimbulkan dampak yang luas bagi eksistensi lembaga-lembaga bisnis milik negara. Tapi, tindakan SBY yang menempatkan Sugiharto juga tidak berjalan mulus hingga lima tahun. Sugiharto, orang profesional yang sempat di PPP, ternyata dilihat kekuatan-kekuatan politik utama pemerintah tidak maksimal. Dari semua pernik-pernik pengelolaan BUMN dari Pertamina hingga Bulog, persoalan utama muncul dari kuatnya intervensi politik partai politik atau kekuatan-kekuatan politik yang mengendalikan pemerintahan dan legislatif hari ini.Jika bertahun-tahun tidak menghasilkan laba bahkan rugi sehingga disubsidi negara, BUMN tersebut dalam kondisi 'sakit'. Solusi paling tepat adalah privatisasi. Namun, pilihan itu di tolak partai politik untuk carut-marutnya pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di negeri ini.Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 15-24 Maret 2007 menegaskan hal tersebut. Penolakan partai politik itu cukup besar sekalipun angkanya belum sampai pada mayoritas absolut 50% plus satu. Partai-partai Islam dan partai berbasis massa muslim PKS, PPP, PAN, PKB, dan partai sekuler PDI Perjuangan memiliki angka penolakan 35%-37%. Partai Golkar dan Partai Demokrat lebih kecil, yaitu masing-masing 32%. Lima partai pertama berada pada barisan yang agak kritis pada privatisasi, bahkan cenderung anti, sekalipun praktik-praktik elitenya bertolak belakang.Angka tidak tahu masih lebih besar daripada yang setuju maupun tidak setuju dengan kisaran 47%. Itu menunjukkan publik tidak banyak tahu tentang privatisasi apalagi penjelasan yang bersifat ilmiah. Di sini, partai politik gagal menjalankan fungsi sosialisasi politik dan komunikasi politik untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan privatisasi dan gunanya bagi pembangunan ekonomi yang sehat. Keengganan partai politik sebenarnya dapat dibaca sebagai 'upaya politis' untuk menghindari ketidakpopuleran di mata pemilih karena stigma privatisasi yang disalahpahami sebagai 'penjualan ke tangan asing' semata. Sentimen politis menjadi alat efektif untuk terus mempertahankan ke, beradaan BUMN sekalipun secara ekonomis tidak layak dan sangat membebani keuangan negara.Secara empiris kita bisa menilai partai-partai Islam dan partai berbasis massa muslim cenderung memiliki tingkat sentimen antiprivatisasi lebih tinggi daripada partai-partai sekuler. Kecenderungan itu ditandai sentimen-sentimen subjektif soal kepemilikan asing terhadap aset-aset BUMN tersebut yang lepas dari investor dalam negeri. Kasus yang paling besar, misalnya, privatisasi PT Indosat oleh Menteri BUMN Laksamana Sukardi (PDI Perjuangan) di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (PDI Perjuangan). Kasus itu membesar dankontroversial karena dibeli Singapura. Ia ditengarai memiliki implikasi strategis bagi pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Jalur komunikasi satelit dikontrol sepenuhnya oleh negara tetangga tersebut. Itu argumen kelompok para penentang sembari menekankan kondisi keuangan perusahaan tidaklah seburuk yang digambarkan Menteri BUMN tersebut.Oleh para politisi yang berseberangan dengan Presiden Megawati kala itu, kasus penjualan Indosat menjadi'amunisi' tambahan untuk menggerogoti popularitas sang Presiden. Itu berhasil karena sejak itu tidak ada lagi BUMN 'besar' yang diprivatisasi. Kebijakan itu dilanjutkan Presiden Yudhoyono yang cenderung tidak menunjukkan langkah privatisasi yang jelas.Ketakutan politik akan kehilangan popularitas tampaknya menjadi pertimbangan utama untuk tidak menyentuh wilayah sensitif tersebut. Itu berseberangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kala dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi cenderung untuk meneruskan privatisasi. Alasannya, untuk membangun sistem perekonomian yang sehat. Oleh karena itu, mudah diduga, sikap setuju Partai'Golkar paling tinggi jika dibandingkan dengan partai-partai lain, termasuk partai Presiden Yudhoyono. Ada 24%) pemilih Partai Golkar yang setuju dengan privatisasi dan disusul Partai Demokrat sebesar 22%. PDI Perjuangan yang banyak mengeluarkan retorika antiprivatisasi bertengger di urutan ketiga dengan angka 19%. Selebihnya berkisar pada 16%-18%.Dengan diangkatnya Sofyan Djalil sebagai Menteri BUMN, bukan politis partai, semakin meneguhkan ketidakpercayaan pada partai politik. Pertama, dapat dipandang sebagai 'pagar' agar BUMN tidak dieksploitasi partai politik. Positifnya, BUMN mendapat jarak yang memadai untuk menata lingkungannya dengan mengabaikan kepentingan politik tertentu. Kedua, peluang privatisasi tetap ada karena sebuah kebutuhan dan sesuai dengan kaidah-kaidah perusahaan yang sehat. Banyaknya BUMN yang merugi, padahal mereka telah beroperasi puluhan tahun, mengindikasikan kebutuhan privatisasi tersebut agar tidak menjadi 'sapi perahan' yang tak pernah berhenti. Ketiga, tingginya angka penolakan privatisasi oleh partai dapat dijawab 'orang profesional' dengan alasan-alasan bisnis sehingga BUMN tidak terjerumus ke dalam lubang kerugian puluhan kali. Dampaknya adalah se.cara pelan-pelan partai politik akan menyadari intervensi yang tak berkesudahan hanya akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.Ditolak LSI juga menunjukkan adanya perbedaan yang tinggi antara harapan publik dan persepsi publik atas privatisasi BUMN. Hampir semua pemilih memersepsikan partai-partai politik tidak mewakili aspirasi mereka tentang privatisasi. Hanya satu dari sepuluh orang yang merasa sebaliknya. Tingginya angka penolakan privatisasi publik itu menyulitkan partai politik, termasuk Partai Golkar dan Partai Demokrat. Kedua partai politik itu memiliki perbedaan tertinggi, yaitu 90%. Lima partai lainnya berkisar pada 80%-84% saja. Selisihnya 6%. Apakah angka itu berpengaruh pada perolehan suara dalam Pemilu 2009 nanti? Belum ada bukti. Tapi, jika PDI Perjuangan pada Pemilu 2004 lalu dijadikan contoh, hal yang sama dapat diperkirakan bagi partai politik yang memilih jalan privatisasi. Kalau partai memandang ketidaksetujuan itu karena pemilihtidak mengetahui masalah, partai selama ini gagal menjelaskan dan meya¦ kinkan publik bahwa privatisasi adalah kebijakan yang realistik bagi sehatnya ekonomi nasional. Sentimen subjektif seperti nasionalisme, 'kepemilikan asing', dan liberalisasi ekonomi menjadi idiom-idiom politis yang dikembangkan para penolak privatisasi.Kondisi empiris BUMN tidak diketahui publik secara luas, baik karena minimnya kinerja direksi, tebalnya 'kabut politik' yang melingkupi, ataupun kurangnya akses informasi publik terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Pengetahuan publik baru meningkat ketika terjadi konflik internal BUMN yang mendapatkan porsi pemberitaan ' yang luas. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah warna dominan dalam tubuh BUMN. Profesionalisme yang mati dan kuatnya intervensi politik dalam menentukan posisi direksi dan keputusan-keputusan perusahaan menjadi gejala riil dalam perjalanan BUMN. Sederetan kasus, seperti PT Jamsostek, Pertamina, dan Garuda Indonesia menjadi contoh nyata. Perusahaan-perusahaan Umum, seperti Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) hingga kini masih dililit masalah yang tak kunjung dapat diselesaikan.Kondisi-kondisi riil itu tidak dapat dijelaskan denganbaik olehpartai politik. Karena itu, publik tetap tidak tahu realitas sesungguhnya. Publik juga tidak dapat mengerti secara rasional bahwa kebijakan privatisasi adalah langkah terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Jika tidak, persoalan yang sama akan kembali terulang dengan pola yang tak berubah-ubah. Implikasi lebih jauh, BUMN bukannya 'mendatangkan keuntungan', tapi menjadi beban keuangan negara. Dalam laporan yang dirilis pemerintah, kurang dari 30% BUMN yang mencetak laba dan sebagian besar malah rugi dengan terus meminta subsidi dari negara. Bagi para pendukung privatisasi, keadaan itu tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena hanya akan memperpanjang krisis ekonomi.Jika penjelasan pertama karena ketakutan partai politik untuk berseberangan dengan publik, penjelasan lain adalah BUMN lebih menguntungkan partai karena dapat menjadi 'tambang uang' yang mudah diperoleh ketimbang berstatus swasta yang harus membayar pajak kepada Departemen Keuangan. Penentuan jabatan direksi BUMN hingga kini tidak dapat dilepaskan dari peta politik partai di pemerintah dan DPR.Oleh karena itu, 84% pemilih menyatakan partai politik tidak representatif pada aspirasi mereka dalam masalah privatisasi BUMN. Hanya 16% yang menyatakan representatif.Pandangan negatif pemilih pada privatisasi pada satu sisi menjadi 'penjara' bagi partai politik untuk menelurkan kebijakan ekonomi yang sehat. Namun, pada sisi lain, ia 'madu' untuk terus menguasai BUMN dengan berlindung di balik pandangan publik tersebut. Tidak ada keberanian yang mutlak dari partai politik untuk mengatakan proprivatisasi seperti Partai Konservatif Inggris di bawah Perdana Menteri Margareth Tatcher dan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagen yang berasal dari Partai Republik. Keduanya mengambil posisi yang tegas dengan hasil-hasil yang dapat diukur sepenuhnya.Keinginan privatisasi Partai Golkar dan Partai Demokrat masih setengah hati karena risiko politiknya terlalu tinggi. Bukti angka 24% dan 22%) menegaskan hal tersebut. Adakah rumusan penjelasan privatisasi yang mudah dipahami publik disediakan partai politik? Tidak ada. Oleh karena itu, dapat diragukan liberalisasi ekonomi yang sebenarnya cenderung menjadi 'ideologi' kedua partai pemerintah tersebut dapat berjalan sesungguhnya. Ketiadaan sikap tegas itu menunjukkan partai pemerintah masih bertindak sama dengan partai-partai lainnya, yaitu tidak berani berseberangan dengan opini negatif publik terhadap privatisasi.Sebuah kombinasi yang unik antarpublik yang tidak tahu dengan pragmatisme partai politik untuk enggan memprivatisasi. Itulah anomali politik yang ikut menambah daftar anomali lainnya dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. Partai tidak mau privatisasi bukan karena ia tidak tahu privatisasi sehat bagi ekonomi nasional, tapi justru karena ia tahu jika dilanjutkan hanya akan 'membunuh dirinya' di hadapan kotak suara pemilu. Ia sekali lagi gagal memberikan pendidikan politik bagi rakyat jika pendidikan tersebut tidak menguntungkan oligarki elitenya.*****Swara SKJM HS 5258
Sumber: Media Indonesia
JIKA dibandingkan dengan pendahulunya, Menteri BUMN Sofyan Djalil terlihat lebih bertindak tegas dalam menangani pengelolaan BUMN yang tak pernah usai dari masalah. Persoalan pokok yang ada dalam tubuh BUMN adalah intervensi politik yang kental dan friksi internal yang menyebabkan anjloknya kinerja BUMN tersebut.GEJALA itu terasa semakin kuat jika menjelang pemilu dengan maraknya pergolakan internal dan pergantian direksi yang tidak berdasarkan asas-asas profesionalisme. Dengan digantinya menteri lama dalam perombakan jilid dua awal Mei lalu, konteks dan dinamika politik eksternal dan internal masih sulit diatasi. SofyanDjalil yang tidak berasal dari partai politik tertentu tidak lepas dari stigma politis tersebut. Apalagi, ia dikelompokkan dalam faksi Presiden Yudhoyono. Kedekatannya dengan Presiden menjadi pusat sorotan dalam pengelolaan BUMN kini. Apakah ia condong memenuhi 'kebutuhan' faksi politik Presiden atau 'independen' sepenuhnya layaknya lembaga bisnis modern. Tarikmenarik Tidak duduknya politisi partai sebagai Menteri BUMN dalam era kabinet SBY-JK cukup menarik. Pada periode pemerintahan sebelumnya, kinerja menteri partai seperti laksamana dinilai telah menimbulkan dampak yang luas bagi eksistensi lembaga-lembaga bisnis milik negara. Tapi, tindakan SBY yang menempatkan Sugiharto juga tidak berjalan mulus hingga lima tahun. Sugiharto, orang profesional yang sempat di PPP, ternyata dilihat kekuatan-kekuatan politik utama pemerintah tidak maksimal. Dari semua pernik-pernik pengelolaan BUMN dari Pertamina hingga Bulog, persoalan utama muncul dari kuatnya intervensi politik partai politik atau kekuatan-kekuatan politik yang mengendalikan pemerintahan dan legislatif hari ini.Jika bertahun-tahun tidak menghasilkan laba bahkan rugi sehingga disubsidi negara, BUMN tersebut dalam kondisi 'sakit'. Solusi paling tepat adalah privatisasi. Namun, pilihan itu di tolak partai politik untuk carut-marutnya pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di negeri ini.Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 15-24 Maret 2007 menegaskan hal tersebut. Penolakan partai politik itu cukup besar sekalipun angkanya belum sampai pada mayoritas absolut 50% plus satu. Partai-partai Islam dan partai berbasis massa muslim PKS, PPP, PAN, PKB, dan partai sekuler PDI Perjuangan memiliki angka penolakan 35%-37%. Partai Golkar dan Partai Demokrat lebih kecil, yaitu masing-masing 32%. Lima partai pertama berada pada barisan yang agak kritis pada privatisasi, bahkan cenderung anti, sekalipun praktik-praktik elitenya bertolak belakang.Angka tidak tahu masih lebih besar daripada yang setuju maupun tidak setuju dengan kisaran 47%. Itu menunjukkan publik tidak banyak tahu tentang privatisasi apalagi penjelasan yang bersifat ilmiah. Di sini, partai politik gagal menjalankan fungsi sosialisasi politik dan komunikasi politik untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan privatisasi dan gunanya bagi pembangunan ekonomi yang sehat. Keengganan partai politik sebenarnya dapat dibaca sebagai 'upaya politis' untuk menghindari ketidakpopuleran di mata pemilih karena stigma privatisasi yang disalahpahami sebagai 'penjualan ke tangan asing' semata. Sentimen politis menjadi alat efektif untuk terus mempertahankan ke, beradaan BUMN sekalipun secara ekonomis tidak layak dan sangat membebani keuangan negara.Secara empiris kita bisa menilai partai-partai Islam dan partai berbasis massa muslim cenderung memiliki tingkat sentimen antiprivatisasi lebih tinggi daripada partai-partai sekuler. Kecenderungan itu ditandai sentimen-sentimen subjektif soal kepemilikan asing terhadap aset-aset BUMN tersebut yang lepas dari investor dalam negeri. Kasus yang paling besar, misalnya, privatisasi PT Indosat oleh Menteri BUMN Laksamana Sukardi (PDI Perjuangan) di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri (PDI Perjuangan). Kasus itu membesar dankontroversial karena dibeli Singapura. Ia ditengarai memiliki implikasi strategis bagi pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Jalur komunikasi satelit dikontrol sepenuhnya oleh negara tetangga tersebut. Itu argumen kelompok para penentang sembari menekankan kondisi keuangan perusahaan tidaklah seburuk yang digambarkan Menteri BUMN tersebut.Oleh para politisi yang berseberangan dengan Presiden Megawati kala itu, kasus penjualan Indosat menjadi'amunisi' tambahan untuk menggerogoti popularitas sang Presiden. Itu berhasil karena sejak itu tidak ada lagi BUMN 'besar' yang diprivatisasi. Kebijakan itu dilanjutkan Presiden Yudhoyono yang cenderung tidak menunjukkan langkah privatisasi yang jelas.Ketakutan politik akan kehilangan popularitas tampaknya menjadi pertimbangan utama untuk tidak menyentuh wilayah sensitif tersebut. Itu berseberangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kala dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi cenderung untuk meneruskan privatisasi. Alasannya, untuk membangun sistem perekonomian yang sehat. Oleh karena itu, mudah diduga, sikap setuju Partai'Golkar paling tinggi jika dibandingkan dengan partai-partai lain, termasuk partai Presiden Yudhoyono. Ada 24%) pemilih Partai Golkar yang setuju dengan privatisasi dan disusul Partai Demokrat sebesar 22%. PDI Perjuangan yang banyak mengeluarkan retorika antiprivatisasi bertengger di urutan ketiga dengan angka 19%. Selebihnya berkisar pada 16%-18%.Dengan diangkatnya Sofyan Djalil sebagai Menteri BUMN, bukan politis partai, semakin meneguhkan ketidakpercayaan pada partai politik. Pertama, dapat dipandang sebagai 'pagar' agar BUMN tidak dieksploitasi partai politik. Positifnya, BUMN mendapat jarak yang memadai untuk menata lingkungannya dengan mengabaikan kepentingan politik tertentu. Kedua, peluang privatisasi tetap ada karena sebuah kebutuhan dan sesuai dengan kaidah-kaidah perusahaan yang sehat. Banyaknya BUMN yang merugi, padahal mereka telah beroperasi puluhan tahun, mengindikasikan kebutuhan privatisasi tersebut agar tidak menjadi 'sapi perahan' yang tak pernah berhenti. Ketiga, tingginya angka penolakan privatisasi oleh partai dapat dijawab 'orang profesional' dengan alasan-alasan bisnis sehingga BUMN tidak terjerumus ke dalam lubang kerugian puluhan kali. Dampaknya adalah se.cara pelan-pelan partai politik akan menyadari intervensi yang tak berkesudahan hanya akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.Ditolak LSI juga menunjukkan adanya perbedaan yang tinggi antara harapan publik dan persepsi publik atas privatisasi BUMN. Hampir semua pemilih memersepsikan partai-partai politik tidak mewakili aspirasi mereka tentang privatisasi. Hanya satu dari sepuluh orang yang merasa sebaliknya. Tingginya angka penolakan privatisasi publik itu menyulitkan partai politik, termasuk Partai Golkar dan Partai Demokrat. Kedua partai politik itu memiliki perbedaan tertinggi, yaitu 90%. Lima partai lainnya berkisar pada 80%-84% saja. Selisihnya 6%. Apakah angka itu berpengaruh pada perolehan suara dalam Pemilu 2009 nanti? Belum ada bukti. Tapi, jika PDI Perjuangan pada Pemilu 2004 lalu dijadikan contoh, hal yang sama dapat diperkirakan bagi partai politik yang memilih jalan privatisasi. Kalau partai memandang ketidaksetujuan itu karena pemilihtidak mengetahui masalah, partai selama ini gagal menjelaskan dan meya¦ kinkan publik bahwa privatisasi adalah kebijakan yang realistik bagi sehatnya ekonomi nasional. Sentimen subjektif seperti nasionalisme, 'kepemilikan asing', dan liberalisasi ekonomi menjadi idiom-idiom politis yang dikembangkan para penolak privatisasi.Kondisi empiris BUMN tidak diketahui publik secara luas, baik karena minimnya kinerja direksi, tebalnya 'kabut politik' yang melingkupi, ataupun kurangnya akses informasi publik terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Pengetahuan publik baru meningkat ketika terjadi konflik internal BUMN yang mendapatkan porsi pemberitaan ' yang luas. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah warna dominan dalam tubuh BUMN. Profesionalisme yang mati dan kuatnya intervensi politik dalam menentukan posisi direksi dan keputusan-keputusan perusahaan menjadi gejala riil dalam perjalanan BUMN. Sederetan kasus, seperti PT Jamsostek, Pertamina, dan Garuda Indonesia menjadi contoh nyata. Perusahaan-perusahaan Umum, seperti Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) hingga kini masih dililit masalah yang tak kunjung dapat diselesaikan.Kondisi-kondisi riil itu tidak dapat dijelaskan denganbaik olehpartai politik. Karena itu, publik tetap tidak tahu realitas sesungguhnya. Publik juga tidak dapat mengerti secara rasional bahwa kebijakan privatisasi adalah langkah terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Jika tidak, persoalan yang sama akan kembali terulang dengan pola yang tak berubah-ubah. Implikasi lebih jauh, BUMN bukannya 'mendatangkan keuntungan', tapi menjadi beban keuangan negara. Dalam laporan yang dirilis pemerintah, kurang dari 30% BUMN yang mencetak laba dan sebagian besar malah rugi dengan terus meminta subsidi dari negara. Bagi para pendukung privatisasi, keadaan itu tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena hanya akan memperpanjang krisis ekonomi.Jika penjelasan pertama karena ketakutan partai politik untuk berseberangan dengan publik, penjelasan lain adalah BUMN lebih menguntungkan partai karena dapat menjadi 'tambang uang' yang mudah diperoleh ketimbang berstatus swasta yang harus membayar pajak kepada Departemen Keuangan. Penentuan jabatan direksi BUMN hingga kini tidak dapat dilepaskan dari peta politik partai di pemerintah dan DPR.Oleh karena itu, 84% pemilih menyatakan partai politik tidak representatif pada aspirasi mereka dalam masalah privatisasi BUMN. Hanya 16% yang menyatakan representatif.Pandangan negatif pemilih pada privatisasi pada satu sisi menjadi 'penjara' bagi partai politik untuk menelurkan kebijakan ekonomi yang sehat. Namun, pada sisi lain, ia 'madu' untuk terus menguasai BUMN dengan berlindung di balik pandangan publik tersebut. Tidak ada keberanian yang mutlak dari partai politik untuk mengatakan proprivatisasi seperti Partai Konservatif Inggris di bawah Perdana Menteri Margareth Tatcher dan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagen yang berasal dari Partai Republik. Keduanya mengambil posisi yang tegas dengan hasil-hasil yang dapat diukur sepenuhnya.Keinginan privatisasi Partai Golkar dan Partai Demokrat masih setengah hati karena risiko politiknya terlalu tinggi. Bukti angka 24% dan 22%) menegaskan hal tersebut. Adakah rumusan penjelasan privatisasi yang mudah dipahami publik disediakan partai politik? Tidak ada. Oleh karena itu, dapat diragukan liberalisasi ekonomi yang sebenarnya cenderung menjadi 'ideologi' kedua partai pemerintah tersebut dapat berjalan sesungguhnya. Ketiadaan sikap tegas itu menunjukkan partai pemerintah masih bertindak sama dengan partai-partai lainnya, yaitu tidak berani berseberangan dengan opini negatif publik terhadap privatisasi.Sebuah kombinasi yang unik antarpublik yang tidak tahu dengan pragmatisme partai politik untuk enggan memprivatisasi. Itulah anomali politik yang ikut menambah daftar anomali lainnya dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. Partai tidak mau privatisasi bukan karena ia tidak tahu privatisasi sehat bagi ekonomi nasional, tapi justru karena ia tahu jika dilanjutkan hanya akan 'membunuh dirinya' di hadapan kotak suara pemilu. Ia sekali lagi gagal memberikan pendidikan politik bagi rakyat jika pendidikan tersebut tidak menguntungkan oligarki elitenya.*****Swara SKJM HS 5258
Sumber: Media Indonesia
Minggu, 15 Juli 2007
UPAYA MENINGKATKAN NILAI KOPERASI
Ketua Umum DPP SKJM Ir Setiyono dalam berbagai kesempatan baik di Rakercab yang diadakan diseluruh DPC mau pun di dalam berbagai rapat penting yang diadakan di Kantor DPP SKJM pada saat membahas bidang kesejahteraan, mengatakan pentingnya peningkatan kesejahteraan karyawan di fokuskan pada pengelolaan Koperasi yang lebih baik karena kita ingin membangun dan meningkatkan kesejahteraan anggota yang seluas-luasnya dalam bidang kesejahteraan. Koperasi adalah satu-satunya alat yang paling legitimate untuk karyawan dalam hal memperjuangkan kesejahteraan diluar struktur perusahaan.
Keberadaan Koperasi pada umumnya mempunyai tujuan jangka panjang yang dilandasi dengan motif ekonomi untuk menghasilkan nilai –nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi stakeholders yang meliputi para anggotanya, karyawan Koperasi, mitra kerja dan Perusahaan kita. Setiyono menekankan, “Untuk mewujudkan nilai-nilai tambah dan manfaat ekonomi tersebut, Koperasi diharapkan mempunyai visi, misi, strategi, program kerja yang terencana, terfokus, dan berkesinambungan”.
Tanggung jawab Badan Pengawas dan Pengurus Koperasi sekarang ini memang berat. Namun, di atas semua risiko yang ada, mereka selayaknya berkonsentrasi pada upaya menciptakan dan meningkatkan nilai Koperasi yang dipimpinnya. “Kita melihat pemikiran dan keinginan Perusahaan dan SKJM seperti itu,” ungkap Ketua umum DPP SKJM. Dengan berperan sebagai pencipta nilai, Koperasi ditargetkan sekaligus juga bisa menjadi “motor penggerak” untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya .
Setiyono sependapat jika target yang dibebankan kepada pengurus Koperasi adalah keberhasilan mereka menaikkan nilai Koperasi , bukan sekadar mencetak keuntungan. Misalnya, jika nilai Koperasi itu sekarang Rp 2 milyar, maka dalam tempo lima tahun harus bisa naik menjadi Rp 5 milyar. “Kalau sekadar untung sih terlalu gampang. tinggal pendapatan ditingkatkan dan biaya ditekan, otomatis akan untung tetapi yang kita harapkan lebih dari itu, seperti dapat mencetak sumber daya manusia yang berjiwa entrepreneurship dan profesional” papar Ketua DPP SKJM.
Menurut Setiyono, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai Koperasi. Di antaranya, penjualan digenjot, efisiensi atau biaya-biaya ditekan, teknologi diperbaiki, alat-alat produksi diganti yang baru, menciptakan unit-unit usaha baru yang bisa memberikan pertumbuhan, dan restrukturisasi keuangan dengan mencari struktur modal yang optimal untuk Koperasi, meningkatkan keunggulan kompetitif Karyawan Koperasi dan Para Pengurus Koperasi serta menyiapkan kaderisasi baik dari pengurus maupun dari anggotanya. Setelah nilai didapat, baru target laba bisa diharapkan akan diraih.
Ketika redaksi bertanya bagaimana idealnya figur pengurus koperasi di perusahaan kita ? Saat ini kita membutuhkan figur pemimpin Koperasi yang jujur dan amanah serta dapat menginspirasi banyak orang untuk mencapai target-target yang realistis untuk kesejahteraan anggotanya.*****SWARA SKJM HS 5258
Ketua Umum DPP SKJM Ir Setiyono dalam berbagai kesempatan baik di Rakercab yang diadakan diseluruh DPC mau pun di dalam berbagai rapat penting yang diadakan di Kantor DPP SKJM pada saat membahas bidang kesejahteraan, mengatakan pentingnya peningkatan kesejahteraan karyawan di fokuskan pada pengelolaan Koperasi yang lebih baik karena kita ingin membangun dan meningkatkan kesejahteraan anggota yang seluas-luasnya dalam bidang kesejahteraan. Koperasi adalah satu-satunya alat yang paling legitimate untuk karyawan dalam hal memperjuangkan kesejahteraan diluar struktur perusahaan.
Keberadaan Koperasi pada umumnya mempunyai tujuan jangka panjang yang dilandasi dengan motif ekonomi untuk menghasilkan nilai –nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi stakeholders yang meliputi para anggotanya, karyawan Koperasi, mitra kerja dan Perusahaan kita. Setiyono menekankan, “Untuk mewujudkan nilai-nilai tambah dan manfaat ekonomi tersebut, Koperasi diharapkan mempunyai visi, misi, strategi, program kerja yang terencana, terfokus, dan berkesinambungan”.
Tanggung jawab Badan Pengawas dan Pengurus Koperasi sekarang ini memang berat. Namun, di atas semua risiko yang ada, mereka selayaknya berkonsentrasi pada upaya menciptakan dan meningkatkan nilai Koperasi yang dipimpinnya. “Kita melihat pemikiran dan keinginan Perusahaan dan SKJM seperti itu,” ungkap Ketua umum DPP SKJM. Dengan berperan sebagai pencipta nilai, Koperasi ditargetkan sekaligus juga bisa menjadi “motor penggerak” untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya .
Setiyono sependapat jika target yang dibebankan kepada pengurus Koperasi adalah keberhasilan mereka menaikkan nilai Koperasi , bukan sekadar mencetak keuntungan. Misalnya, jika nilai Koperasi itu sekarang Rp 2 milyar, maka dalam tempo lima tahun harus bisa naik menjadi Rp 5 milyar. “Kalau sekadar untung sih terlalu gampang. tinggal pendapatan ditingkatkan dan biaya ditekan, otomatis akan untung tetapi yang kita harapkan lebih dari itu, seperti dapat mencetak sumber daya manusia yang berjiwa entrepreneurship dan profesional” papar Ketua DPP SKJM.
Menurut Setiyono, ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan nilai Koperasi. Di antaranya, penjualan digenjot, efisiensi atau biaya-biaya ditekan, teknologi diperbaiki, alat-alat produksi diganti yang baru, menciptakan unit-unit usaha baru yang bisa memberikan pertumbuhan, dan restrukturisasi keuangan dengan mencari struktur modal yang optimal untuk Koperasi, meningkatkan keunggulan kompetitif Karyawan Koperasi dan Para Pengurus Koperasi serta menyiapkan kaderisasi baik dari pengurus maupun dari anggotanya. Setelah nilai didapat, baru target laba bisa diharapkan akan diraih.
Ketika redaksi bertanya bagaimana idealnya figur pengurus koperasi di perusahaan kita ? Saat ini kita membutuhkan figur pemimpin Koperasi yang jujur dan amanah serta dapat menginspirasi banyak orang untuk mencapai target-target yang realistis untuk kesejahteraan anggotanya.*****SWARA SKJM HS 5258
Langganan:
Postingan (Atom)
