www.gatra.com
Jalan tol akan membuat pembangunan makin bergairah. Akses antar-daerah menjadi lebih cepat, dan daerah yang dilewati tol bisa tumbuh. Barang yang dihasilkan industri di daerah dapat didistribusikan dengan cepat ke pusat-pusat belanja di berbagai kota. Begitu pula hasil panenan petani seperti beras, buah, dan komoditas pangan lainnya.
Menurut Hisnu Pawenang, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, pihaknya tengah memersiapkan empat ruas tol, masing-masing Cikampek-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, dan Batang-Semarang.
Pemerintah menargetkan membangun jalan tol sepanjang 1.951 kilometer. Belakangan, angka itu diralat menjadi 1.151 kilometer. Target ini memang terasa muluk, karena sejak 1975 hingga 2004 atau selama 30 tahun hanya terbangun tol sepanjang 608 kilometer. Kalau dirata-rata, setiap tahun hanya membangun 20 kilometer.
Karena itulah, kata Hisnu, pemerintah bekerja keras untuk mewujudkan target itu. Dari target 1.151 kilometer itu, sejak 2005 baru beroperasi 51,6 kilometer (3%), yang sedang dalam pekerjaan konstruksi 114,55 kilometer (6%), yang sudah meneken perjanjian pembangunan jalan tol 596 kilometer (32%), proses finalisasi penandatanganan perjanjian 149,72 kilometer, dan sisanya dalam proses lelang.
Begitu pula terhadap empat ruas tol, yakni Cikampek-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, dan Batang-Semarang. "Nasibnya akan ditentukan 21 Juli nanti," kata Hisnu.
Dalam pembangunan jalan tol, selain pendanaan, ada persoalan lain yang lebih besar, yakni pembebasan lahan. "Persoalan lahan masih menjadi momok bagi investor," tuturnya. Biaya pembebasan tanah pada saat ini dibebankan pada investor. Pemerintah bertugas sebagai pelaksana pembebasan.
Pemilik lahan yang tak setuju dengan nilai ganti rugi bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, sebelum proses pengadilan selesai, lahan tak bisa digunakan. Sebenarnya, untuk pembebasan lahan ini, Pemerintah Indonesia bisa meniru kebijakan yang diterapkan Malaysia.
Di negeri jiran itu, pemerintah bisa memaksa pemilik lahan menyerahkan lahan yang akan dipakai untuk kepentingan umum. Untuk tanah yang diambil itu, pemilik lahan mendapat ganti rugi. Warga yang tak setuju dengan nilai ganti rugi yang diberikan bisa menggugat ke pengadilan untuk mendapatkan nilai ganti rugi sesuai keinginannya. Nah, selama proses di pengadilan itu, pekerjaan konstruksi di atas lahan bisa dilakukan.
Badan Pengatur Jalan Tol membuat simulasi tentang kecepatan arus barang bila menggunakan jalan umum dan jalan tol. Misalnya, untuk jalan sepanjang 100 kilometer, truk pembawa barang rata-rata hanya mampu berkecepatan 40 kilometer per jam, sehingga perlu waktu dua setengah jam.
Sedangkan bila menggunakan jalan tol, dengan kecepatan rata-rata 80 kilometer per jam, jarak itu bisa ditempuh kurang dari sejam. Sehingga bila sudah terbangun tol Trans-Jawa, jarak Surabaya-Jakarta yang panjangnya 857 kilometer bisa ditempuh dalam waktu 10 jam. Bandingkan bila menggunakan jalan biasa yang perlu waktu lebih dari 21 jam.
Pembangunan jalan tol juga akan menciptakan lapangan kerja. Dalam hitungan Departemen Pekerjaan Umum, untuk membangun 1.151 kilometer jalan tol akan diserap 120.000 tenaga kerja langsung. Belum lagi munculnya tenaga kerja tak langsung, yang diperkirakan sebesar 90.000 orang. Misalnya, yang sebelumnya belum punya pekerjaan bisa membuka warung nasi atau jajanan buat pekerja bangunan.
Di luar itu, pembangunan 1.151 kilometer jalan tol itu juga menyerap dana perbankan hingga Rp 64 trilyun. Pembangunan jalan tol itu memberikan efek yang istimewa bagi pembangunan.
Irwan Andri Atmanto dan Anthony
[Laporan Utama, Gatra Nomor 31 Beredar Kamis, 14 Juni 2007]
Rabu, 01 Agustus 2007
Jalan Tol Cikunir-Jatiasih Belum Selesai Jasa Marga Rugi Rp300 Juta/Hari
Selasa, 31 Juli 2007 11:47 WIB - warta ekonomi.com
Penundaan penyelesaian jalan tol Cikunir-Jatiasih sepanjang 5 km berakibat
potensi kerugian bagi PT Jasa Marga (Persero). Hal itu diharapkan tidak bertambah mulai Agustus 2007 lantaran pengoperasian jalan tol Cikunir-Jatiasih. “Potential loss sekitar Rp300 juta per hari, “ kata Frans Sunito, dirut PT Jasa Marga (Persero) kepada wartawan dalam ‘Media Gathering’ pada Jum’at (27/7) lalu.
Pembangunan jalan tol Cikunir-Jatiasih telah dilakukan sejak Februari
2005. Namun hal itu diperkirakan selesai pada akhir Juli 2007. Dengan pengopersian jalan tol itu diharapkan kenaikan pendapatan Jasa Marga menjadi Rp1,8 miliar dari Rp1,5 miliar.
Pada kesempatan yang sama Hidayatullah, kabag Pengendalian dan Pengawasan Mutu PT Jasa Marga (Persero) mengemukakan kendala penyelesaian jalan tol Cikunir-Jatiasih berupa pembebasan tanah. Sejumlah orang mengklaim
kepemilikan tanah tanpa disertai bukti kuat. Namun mereka meminta ganti rugi tersebut. “Jalan kampung diakui sebagai milik pribadi, padahal itu dulunya jalan, “ ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan Zudhi Saragih, kepala humas PT Jasa Marga
(Persero). Malahan, duplikasi kepemilikan menjadi persoalan lain bagi pembebasan tanah dalam pembangunan jalan tol. “UU No. 38 Tahun 2004 mengemukakan siapapun yang menghalangi aktivitas pembangunan jalan tol dapat didenda sebesar Rp1,5 miliar, “ jelasnya. Namun aparat hukum disinyalir belum melakukan law enforcement. Padahal,mereka harus melakukan hal tersebut tanpa permintaan.
Sementara itu pendapatan harian dari ruas tol Jakarta-Cikampek sebesar
Rp1,3 miliar sekarang. Angka ini naik sebesar 4% dibandingkan tahun lalu dari Rp1,28 miliar. “Rata-rata kendaraan 290.000-300.000 per hari pada tahun ini, “ tutur Robert Sitorus, kepala Cabang Ruas Tol Jakarta-Cikampek. “Angka ini diperkirakan naik menjelang Lebaran hingga 60% pada pintu-pintu tol tertentu.”
Menyoal kontribusi pendapatan ruas jalan tol Jakarta-Cikampek, ujar Robert, termasuk dua besar bagi total pendapatan Jasa Marga. Urutan petama pendapatan jalan tol terbesar perusahaan ini berasal dari ruas jalan tol dalam kota. Jasa Marga memperoleh pendapatan sebesar Rp6,5 miliar per hari.
Sementara itu Jasa Marga akan merelokasi gerbang tol Pondok Gede Timur
(PGT) ke Cibitug dalam ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. Hal itu dilakukan guna mengurangi antrian kendaraan. Kemacetan ini diharapkan berkurang dari arah Bekasi Barat, Bekasi Timur, dan Cibitung di gerbang tol PGT. Pemindahan gerbang tol Pondok Gede Timur ke Cikarang, ujar Robert,diharapkan selesai dua bulan nanti. Dengan begitu gerbang itu dapat beroperasi pada Februari 2007.
Pada sisi lain Okke Merlina, corporate secretary PT Jasa Marga (Persero)
mengemukakan penambahan jalur dilakukan pada tiga ruas yaitu Dupak-Waru sepanjang 17 km dalam ruas jaln tol Surabaya-Gempol. Kemudian, ruas Cibitung-Cikarang sepanjang 6 km dalam ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. Terakhir, ruas Amplas-Tanjung Morawa sepanjang 3 km di Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera).
Mochamad Ade Maulidin
Penundaan penyelesaian jalan tol Cikunir-Jatiasih sepanjang 5 km berakibat
potensi kerugian bagi PT Jasa Marga (Persero). Hal itu diharapkan tidak bertambah mulai Agustus 2007 lantaran pengoperasian jalan tol Cikunir-Jatiasih. “Potential loss sekitar Rp300 juta per hari, “ kata Frans Sunito, dirut PT Jasa Marga (Persero) kepada wartawan dalam ‘Media Gathering’ pada Jum’at (27/7) lalu.
Pembangunan jalan tol Cikunir-Jatiasih telah dilakukan sejak Februari
2005. Namun hal itu diperkirakan selesai pada akhir Juli 2007. Dengan pengopersian jalan tol itu diharapkan kenaikan pendapatan Jasa Marga menjadi Rp1,8 miliar dari Rp1,5 miliar.
Pada kesempatan yang sama Hidayatullah, kabag Pengendalian dan Pengawasan Mutu PT Jasa Marga (Persero) mengemukakan kendala penyelesaian jalan tol Cikunir-Jatiasih berupa pembebasan tanah. Sejumlah orang mengklaim
kepemilikan tanah tanpa disertai bukti kuat. Namun mereka meminta ganti rugi tersebut. “Jalan kampung diakui sebagai milik pribadi, padahal itu dulunya jalan, “ ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan Zudhi Saragih, kepala humas PT Jasa Marga
(Persero). Malahan, duplikasi kepemilikan menjadi persoalan lain bagi pembebasan tanah dalam pembangunan jalan tol. “UU No. 38 Tahun 2004 mengemukakan siapapun yang menghalangi aktivitas pembangunan jalan tol dapat didenda sebesar Rp1,5 miliar, “ jelasnya. Namun aparat hukum disinyalir belum melakukan law enforcement. Padahal,mereka harus melakukan hal tersebut tanpa permintaan.
Sementara itu pendapatan harian dari ruas tol Jakarta-Cikampek sebesar
Rp1,3 miliar sekarang. Angka ini naik sebesar 4% dibandingkan tahun lalu dari Rp1,28 miliar. “Rata-rata kendaraan 290.000-300.000 per hari pada tahun ini, “ tutur Robert Sitorus, kepala Cabang Ruas Tol Jakarta-Cikampek. “Angka ini diperkirakan naik menjelang Lebaran hingga 60% pada pintu-pintu tol tertentu.”
Menyoal kontribusi pendapatan ruas jalan tol Jakarta-Cikampek, ujar Robert, termasuk dua besar bagi total pendapatan Jasa Marga. Urutan petama pendapatan jalan tol terbesar perusahaan ini berasal dari ruas jalan tol dalam kota. Jasa Marga memperoleh pendapatan sebesar Rp6,5 miliar per hari.
Sementara itu Jasa Marga akan merelokasi gerbang tol Pondok Gede Timur
(PGT) ke Cibitug dalam ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. Hal itu dilakukan guna mengurangi antrian kendaraan. Kemacetan ini diharapkan berkurang dari arah Bekasi Barat, Bekasi Timur, dan Cibitung di gerbang tol PGT. Pemindahan gerbang tol Pondok Gede Timur ke Cikarang, ujar Robert,diharapkan selesai dua bulan nanti. Dengan begitu gerbang itu dapat beroperasi pada Februari 2007.
Pada sisi lain Okke Merlina, corporate secretary PT Jasa Marga (Persero)
mengemukakan penambahan jalur dilakukan pada tiga ruas yaitu Dupak-Waru sepanjang 17 km dalam ruas jaln tol Surabaya-Gempol. Kemudian, ruas Cibitung-Cikarang sepanjang 6 km dalam ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. Terakhir, ruas Amplas-Tanjung Morawa sepanjang 3 km di Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera).
Mochamad Ade Maulidin
Pembebasan Lahan Dikritik
Selasa, 31 Juli 2007 | 19:14 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Utama PT Jasa Marga Frans S, Sunito mengkritik cara pembebasan lahan untuk proyak infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah.
“Jangan dengan asas musyawarah seperti sekarang,” katanya ketika berkunjung ke kantor redaksiKoran Tempo di Jakarta kemarin. Akibat pembebasan lahan yang berlarut-larut, proyek infrastruktur mandek.
Bahkan, dana talangan bantuan pemerintah untuk membiayai pembebasan lahan pun belum terserap. Frans mengusulkan revisi Undang-Undang Agraria Tahun 1961 agar ada kepastian hukum bagi publik dan pemerintah.
Rieka Rahadiana
TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Utama PT Jasa Marga Frans S, Sunito mengkritik cara pembebasan lahan untuk proyak infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah.
“Jangan dengan asas musyawarah seperti sekarang,” katanya ketika berkunjung ke kantor redaksiKoran Tempo di Jakarta kemarin. Akibat pembebasan lahan yang berlarut-larut, proyek infrastruktur mandek.
Bahkan, dana talangan bantuan pemerintah untuk membiayai pembebasan lahan pun belum terserap. Frans mengusulkan revisi Undang-Undang Agraria Tahun 1961 agar ada kepastian hukum bagi publik dan pemerintah.
Rieka Rahadiana
Langganan:
Postingan (Atom)