Minggu, 5 Agustus 2007 00:00 WIB - warta ekonomi.com
Oleh: Andiral Purnomo
Penulis adalah associate partner Dunamis Organization Services.
Jika Republik Indonesia diumpamakan sebuah perusahaan, siapakah CEO-nya? Dia Presiden RI. Lalu, jika Departemen Keuangan diumpamakan perusahaan, CEO-nya adalah Menteri Keuangan. Selanjutnya, jika Ditjen Pajak adalah perusahaan, sang CEO adalah dirjen-nya.
Saat ini masalah akuntabilitas publik sudah disadari oleh masyarakat. Apalagi kini era knowledge economy, yang tidak lagi ada batasan tentang informasi. Ini termasuk informasi tentang akuntabilitas organisasi publik. Ada saja masyarakat awam yang ingin tahu tentang akuntabilitas pemerintah. Melalui media massa, mereka tahu tentang kinerja CEO negeri ini. Berita, analisis, surat pembaca bermunculan di media cetak, dari yang memuji hingga―mungkin ini lebih banyak― yang mengritik.
Berita (positif atau negatif) tentang CEO Departemen Keuangan tidak sesering berita tentang CEO negeri ini. Namun, kalau menyangkut Departemen Keuangan dan Ditjen Pajak, berita yang lebih sering adalah perihal institusinya dibandingkan personal CEO-nya masing-masing.
Salah satu contoh adalah BBC siaran bahasa Indonesia pada minggu ke-3 Juni 2007 yang memberitakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan status disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Ini adalah ketiga kalinya secara berturut-turut. Stasiun radio itu juga menyiarkan komentar Anwar Nasution, ketua BPK, tentang lembaganya yang tidak dapat mengaudit Ditjen Pajak. Ia menyebutkan contoh negara-negara lain, termasuk sebuah negara komunis, yang badan pajaknya dapat diaudit.
Berita itu memberi dampak citra yang kurang sedap terhadap sebuah badan pemerintah yang diharapkan menghimpun pemasukan dana. Jika kita menyimak berita itu bersama tamu asing yang mengerti bahasa Indonesia, perasaan kita menjadi tidak enak.
Hal penting yang mencuat dari berita itu adalah soal good corporate governance (GCG). Meski berita di stasiun radio BBC itu tidak menyebutkan soal GCG sama sekali, masyarakat yang melek hukum, melek budaya kerja, dan melek soal efektivitas usaha akan mengerti dengan segera bahwa ada kaitan antara tertutupnya Ditjen Pajak dan belum diterapkannya GCG dengan baik.
Mengenai batasan GCG, menarik untuk melihat apa yang dimuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam situsnya. Di situ BPKP menuliskan penerapan praktek GCG terkait BUMN, sebagaimana tercantum dalam kalimat berikut: “SK Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.”
SK Menteri tersebut terbatas mencakup BUMN. Namun, jiwa dari GCG dapat diterapkan pada semua institusi pemerintah. Kita dapat meletakkan berita tentang Ditjen Pajak itu dalam konteks GCG. Namun, akan lebih pas jika kita alihkan analisis sekilas pada beberapa BUMN yang menyangkut pelayanan publik.
Dalam era information-based, dan bahkan knowledge-based, ini, berita dan analisis mudah diperoleh masyarakat. Menakar akuntabilitas perusahaan publik, masyarakat yang makin sadar hak-haknya akan secara kritis menilai kinerja BUMN yang melayani masyarakat.
Dari sebuah majalah yang mengutip bahan Rapat Kerja Menteri Negara BUMN dengan Komisi VI DPR RI September 2006, diketahui kinerja 10 perusahaan BUMN pada 2005. Mereka adalah PT Asuransi Kesehatan, Bulog, PT KAI, Pelni, Pertani, Pertamina, Pos Indonesia, PLN, Pusri, dan Sang Hyang Seri. Dari sepuluh BUMN yang melayani publik itu, enam berhasil meraih laba dan selebihnya merugi.
Mereka yang meraih laba adalah PT Sang Hyang Seri (Rp4,5 miliar), PT KAI (Rp6,9 miliar), Perum Bulog (Rp15,6 miliar), Asuransi Kesehatan (Rp181,5 miliar), PT Pusri (Holding) dengan 848,7 miliar, dan Pertamina (Rp16,5 triliun). Total seluruh laba enam BUMN itu Rp17,5 triliun, dengan Pertamina memberikan kontribusi amat besar, yaitu sekitar 94%.
Bagi masyarakat yang mengerti keuangan, rasio return on asset (ROA) terbesar diraih Pertamina dengan 8,36%, disusul Askes (6,79%), Pusri (4,27%), Sang Hyang Seri (1,8%), KAI (0,16%), dan Bulog (0,11%).
Namun, dari sisi return on equity (ROE), Askes (14,8%) terlihat lebih sukses dibandingkan Pertamina (13,42%). Ini karena besaran ekuitas Askes adalah Rp1,23 triliun, sedangkan Pertamina Rp122,7 triliun. Sementara itu, yang disayangkan adalah Bulog dan KAI yang mencapai ROA masing-masing 0,11% dan 0,16%, dan ROE 0,23% dan 0,22%.
Bagaimana dengan total aset dua kelompok tersebut. Total aset dari enam BUMN yang meraih laba adalah Rp238,2 triliun, sedangkan total aset empat BUMN yang merugi adalah Rp228,76 miliar. Jumlah kerugian empat perusahaan yang “belum beruntung” itu adalah Rp5,1 triliun.
Pertanyaan di kalangan organisasi bisnis swasta adalah: mengapa sang CEO gagal membawa perusahaannya mencapai keberhasilan? Apakah pertanyaan yang sama bisa diajukan kepada para CEO dari BUMN-BUMN yang ROA-ROE-nya kecil dan dari BUMN yang masih merugi itu?
Jika tidak, apakah artinya pertanyaan itu sebaiknya diajukan kepada organisasinya? Nah, berarti hal itu bicara tentang budaya, bukan? Mungkin pertanyaan tersebut sepatutnya diajukan sekaligus kepada keduanya, sang CEO dan organisasi (= publik dalam organisasi itu). Dalam era knowledge economy sekarang, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan terus muncul. Jiwa dari pertanyaan-pertanyaan itu adalah “mengingatkan”.
Minggu, 05 Agustus 2007
Sabtu, 04 Agustus 2007
Menghibur diri dengan musik blues
Kamis, 02/08/2007
"Pak Frans kalau lagi ngeband gitu kayak Eric Clapton [musisi blues kelas dunia]," celoteh pembawa acara pada salah satu pergelaran musik di Mario's Place, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Frans yang dimaksud si MC itu memang memang terlihat ngepas dengan profil 'anak band'. Rambutnya, sebagian bertabur uban, sedikit gondrong untuk ukuran orang tua. T-Shirt hitam-salah satu ciri khas rocker-bergambar lidah merah mleled simbol Rolling Stones menjadikan penampilan lelaki keturunan Belanda itu lebih ngerock.
Saat tampil di panggung bersama home band Jasa Marga berlabel Sn'R, Frans dipercaya memegang gitar dan main harmonika.
Tongkrongan Frans malam itu memang berbeda 180 derajat dengan kalau kita bersua di kantor atau dalam satu seminar misalnya. Ya, 'anak band' ini adalah Frans S. Sunito, Direktur Utama PT Jasa Marga, BUMN pengelola jalan tol. "Saya sudah ngeband sejak SD."
Tak heran kalau Frans tidak canggung tampil malam itu. Dengan Sn'R, Frans memainkan lagu sedikitnya 10 lagu Rolling Stones yaitu It's Only Rock & Roll, She'is Rainbow, Wild Horses, I Got The Blues, Dead Flower, Let It Bleed, Brown Sugar, Route 66, It's All Over Now, dan Ruby Tuesday.
Ngefans berat sama Stones? "Ah nggak. Saya lebih suka blues dan kebetulan lagu Stones banyak juga yang ngeblues."
Frans mengaku lebih senang dengan dua maestro di jagat musik blues, Eric Clapton atau B.B. King, ketimbang Stones. Bahkan dia lebih suka Beatles daripada grup yang dimotori Mick Jagger itu.
Blues memang menjadi pilihan genre musik yang digandrungi oleh Frans. Dalam pandangannya, blues adalah ibu dari segala aliran musik-kecuali musik klasik tentunya.
"Clapton main gitarnya tidak begitu hebat, mungkin kalah canggih dibandingkan Yngwie Malmsteen [salah satu gitaris rock papan atas dunia]. Tapi dia bisa main musik dengan hati sehingga akhirnya enak dinikmati."
Soal hati
Bermusik adalah soal hati, itulah filosofi yang diyakini Frans. Lalu, dia memberikan contoh salah satu lagu yang amat populer di ranah musik blues, Summertime.
"Lagu itu kan sebenarnya seperti Nina Bobo yang sering dinyanyikan untuk nidurin anak di masyarakat negro. Tapi, ketika dibikin ngeblues, hasilnya jadi enak sekali."
Pemahaman Frans tentang musik blues memang begitu dalam. Tak hanya soal literatur, tapi juga kemampuan bermain musiknya.
Selain menenteng gitar, di panggung, Frans sering tampil meniup harmonika-yang dalam pandangannya? berbeda cara memainkannya antara harmonika untuk musik pop dengan blues.
"Nada pop biasanya standar, seperti do re mi fa sol la si do. Kalau harmonika blues, sering ada nada yang nyelip di antara nada-nada itu," Frans menerangkan.
Bagi lelaki kelahiran Amsterdam 9 Mei 1949, bermain musik dan musik memberikan arti yang cukup besar bagi dunia kerjanya. Dengan ngeband bersama Sn'R, Frans menjadi orang yang sama dengan awak grup itu. "Kalau lagi main, nggak ngeliat lagi saya ini dirut atau Iman [vokalis Sn'R] itu bawahan. Posisi kami sama."
Di sisi lain, dalam pandangan bapak tiga orang anak ini, musik merupakan salah satu media untuk mengasah hati dan penyejuk pikiran. "Segala stres urusan kantor, untuk sementara hilang kalau saya sudah main musik."
Kesenangan Frans terhadap dunia musik mungkin turun dari sang ibunda. Meski bukan seorang musisi, kata Frans, ibunya mahir bermain piano.
Nah, kegandrungan Frans bermusik ternyata turun ke anak perempuannya. Bahkan, putrinya itu sempat membentuk grup band bernama Geger dan menelurkan album.
Boleh jadi karena tertular kedoyanan Frans atas musik blues dan rock, putrinya bergabung dengan band yang sering memainkan lagu-lagu keras karya Led Zeppelin, Deep Purple atau Metallica.
"Tapi sudah berhenti, mungkin karena sudah punya anak," ujar Frans sambil menunjuk ke belahan hatinya.
Jam terbang Frans bermusik-meski tidak lewat jalur komersial-cukup tinggi. Sejak sekolah sampai ke dunia perguruan tinggi Frans punya band.
Di Jasa Marga, hobi bermusik semakin mendapatkan tempat karena BUMN itu memiliki Sn'R. "Sn'R itu singkatan dari Senin dan Rabu. "Namanya begitu, karena mereka latihan Senin dan Rabu."
Selain di Marios Place, bersama Sn'R atau sendiri, Frans sudah melanglang buana seperti tampil di Bugs Café¬ Pondok Indah, dan beberapa daerah.
Kepiawaian Frans bermusik diakui teman-teman lama dan anak buahnya di Jasa Marga. Ketika ditanya komentar tentang bagaimana rasanya menjadi musisi dadakan, Frans hanya berkilah, "Ah..., saya main musik sebenarnya bukan untuk menghibur orang, tapi untuk menghibur diri sendiri.''? (algooth. putranto@bisnis.co.id/eries.adlin@ bisnis.co.id)
Oleh Algooth Putranto & Sutan Eries Adlin
Wartawan Bisnis Indonesia
www.bisnis.com
"Pak Frans kalau lagi ngeband gitu kayak Eric Clapton [musisi blues kelas dunia]," celoteh pembawa acara pada salah satu pergelaran musik di Mario's Place, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Frans yang dimaksud si MC itu memang memang terlihat ngepas dengan profil 'anak band'. Rambutnya, sebagian bertabur uban, sedikit gondrong untuk ukuran orang tua. T-Shirt hitam-salah satu ciri khas rocker-bergambar lidah merah mleled simbol Rolling Stones menjadikan penampilan lelaki keturunan Belanda itu lebih ngerock.
Saat tampil di panggung bersama home band Jasa Marga berlabel Sn'R, Frans dipercaya memegang gitar dan main harmonika.
Tongkrongan Frans malam itu memang berbeda 180 derajat dengan kalau kita bersua di kantor atau dalam satu seminar misalnya. Ya, 'anak band' ini adalah Frans S. Sunito, Direktur Utama PT Jasa Marga, BUMN pengelola jalan tol. "Saya sudah ngeband sejak SD."
Tak heran kalau Frans tidak canggung tampil malam itu. Dengan Sn'R, Frans memainkan lagu sedikitnya 10 lagu Rolling Stones yaitu It's Only Rock & Roll, She'is Rainbow, Wild Horses, I Got The Blues, Dead Flower, Let It Bleed, Brown Sugar, Route 66, It's All Over Now, dan Ruby Tuesday.
Ngefans berat sama Stones? "Ah nggak. Saya lebih suka blues dan kebetulan lagu Stones banyak juga yang ngeblues."
Frans mengaku lebih senang dengan dua maestro di jagat musik blues, Eric Clapton atau B.B. King, ketimbang Stones. Bahkan dia lebih suka Beatles daripada grup yang dimotori Mick Jagger itu.
Blues memang menjadi pilihan genre musik yang digandrungi oleh Frans. Dalam pandangannya, blues adalah ibu dari segala aliran musik-kecuali musik klasik tentunya.
"Clapton main gitarnya tidak begitu hebat, mungkin kalah canggih dibandingkan Yngwie Malmsteen [salah satu gitaris rock papan atas dunia]. Tapi dia bisa main musik dengan hati sehingga akhirnya enak dinikmati."
Soal hati
Bermusik adalah soal hati, itulah filosofi yang diyakini Frans. Lalu, dia memberikan contoh salah satu lagu yang amat populer di ranah musik blues, Summertime.
"Lagu itu kan sebenarnya seperti Nina Bobo yang sering dinyanyikan untuk nidurin anak di masyarakat negro. Tapi, ketika dibikin ngeblues, hasilnya jadi enak sekali."
Pemahaman Frans tentang musik blues memang begitu dalam. Tak hanya soal literatur, tapi juga kemampuan bermain musiknya.
Selain menenteng gitar, di panggung, Frans sering tampil meniup harmonika-yang dalam pandangannya? berbeda cara memainkannya antara harmonika untuk musik pop dengan blues.
"Nada pop biasanya standar, seperti do re mi fa sol la si do. Kalau harmonika blues, sering ada nada yang nyelip di antara nada-nada itu," Frans menerangkan.
Bagi lelaki kelahiran Amsterdam 9 Mei 1949, bermain musik dan musik memberikan arti yang cukup besar bagi dunia kerjanya. Dengan ngeband bersama Sn'R, Frans menjadi orang yang sama dengan awak grup itu. "Kalau lagi main, nggak ngeliat lagi saya ini dirut atau Iman [vokalis Sn'R] itu bawahan. Posisi kami sama."
Di sisi lain, dalam pandangan bapak tiga orang anak ini, musik merupakan salah satu media untuk mengasah hati dan penyejuk pikiran. "Segala stres urusan kantor, untuk sementara hilang kalau saya sudah main musik."
Kesenangan Frans terhadap dunia musik mungkin turun dari sang ibunda. Meski bukan seorang musisi, kata Frans, ibunya mahir bermain piano.
Nah, kegandrungan Frans bermusik ternyata turun ke anak perempuannya. Bahkan, putrinya itu sempat membentuk grup band bernama Geger dan menelurkan album.
Boleh jadi karena tertular kedoyanan Frans atas musik blues dan rock, putrinya bergabung dengan band yang sering memainkan lagu-lagu keras karya Led Zeppelin, Deep Purple atau Metallica.
"Tapi sudah berhenti, mungkin karena sudah punya anak," ujar Frans sambil menunjuk ke belahan hatinya.
Jam terbang Frans bermusik-meski tidak lewat jalur komersial-cukup tinggi. Sejak sekolah sampai ke dunia perguruan tinggi Frans punya band.
Di Jasa Marga, hobi bermusik semakin mendapatkan tempat karena BUMN itu memiliki Sn'R. "Sn'R itu singkatan dari Senin dan Rabu. "Namanya begitu, karena mereka latihan Senin dan Rabu."
Selain di Marios Place, bersama Sn'R atau sendiri, Frans sudah melanglang buana seperti tampil di Bugs Café¬ Pondok Indah, dan beberapa daerah.
Kepiawaian Frans bermusik diakui teman-teman lama dan anak buahnya di Jasa Marga. Ketika ditanya komentar tentang bagaimana rasanya menjadi musisi dadakan, Frans hanya berkilah, "Ah..., saya main musik sebenarnya bukan untuk menghibur orang, tapi untuk menghibur diri sendiri.''? (algooth. putranto@bisnis.co.id/eries.adlin@ bisnis.co.id)
Oleh Algooth Putranto & Sutan Eries Adlin
Wartawan Bisnis Indonesia
www.bisnis.com
Kamis, 02 Agustus 2007
Badan Layanan Umum gagal jaring investor
Kamis, 02/08/2007
JAKARTA: Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto merencanakan mengubah kebijakan pembebasan lahan jalan tol dari pola BLU menjadi bank tanah karena pola layanan itu dinilai gagal menarik investor.
Pola penawaran dana talangan pembebasan lahan melalui Badan Layanan Umum (BLU) ternyata tidak diminati investor karena dinilai tak menguntungkan dengan membebankan persyaratan bank garansi dan sistem bunga.
"BLU itu berat bagi investor karena harus ada persyaratan bank garansi segala. Kami sendiri [PU] harus mengenakan bunga karena sejak menerima dana itu dari Depkeu juga sudah harus membayar bunga," katanya di sela-sela penandatanganan kredit sindikasi untuk proyek tol ruas Kebon Jeruk-Penjaringan antara PT Jakarta Lintas Baratsatu dan konsorsium Bank Mandiri di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, dari pengalaman implementasi BLU saat ini, ternyata badan itu tidak terlalu strategis dalam menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan untuk percepatan pengembangan jalan tol.
Untuk itu, pihaknya mengkaji pengubahan kebijakan tersebut menjadi bank tanah dengan cara pemerintah melakukan langsung pembebasan lahan pada semua ruas jalan tol.
Dalam hal ini, lanjut Menteri PU, investor tinggal membangun jalan tol tanpa perlu memikirkan berhasil atau tidaknya pembebasan lahan.
Dengan cara itu, penghitungan investasi dan tarif tol tidak lagi memasukkan investasi lahan tapi berdasarkan investasi konstruksi saja.
"Investor tidak boleh lagi memasukkan investasi lahan untuk perhitungan biayanya karena tanah dibebaskan langsung oleh pemerintah. Ini lebih bagus bagi perkembangan pembangunan jalan tol."
Sementara itu, Dirut PT Jakarta Lintas Baratsatu (JLB) Fatchur Rochman mengatakan JORR W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan) menghubungkan JORR seksi W2 (Ulujami - Kebon Jeruk) dengan Tol Sedyatmo (Simpang Susun Penjaringan).
"Tol yang kami bangun akan membuka titik arus baru, sehingga simpul kemcaetan di tol Tomang bisa berkurang. Orang dari selatan [Jakarta] bisa langsung tanpa melewati Tomang lagi," katanya.
Oleh Irsad Sati
Bisnis Indonesia
JAKARTA: Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto merencanakan mengubah kebijakan pembebasan lahan jalan tol dari pola BLU menjadi bank tanah karena pola layanan itu dinilai gagal menarik investor.
Pola penawaran dana talangan pembebasan lahan melalui Badan Layanan Umum (BLU) ternyata tidak diminati investor karena dinilai tak menguntungkan dengan membebankan persyaratan bank garansi dan sistem bunga.
"BLU itu berat bagi investor karena harus ada persyaratan bank garansi segala. Kami sendiri [PU] harus mengenakan bunga karena sejak menerima dana itu dari Depkeu juga sudah harus membayar bunga," katanya di sela-sela penandatanganan kredit sindikasi untuk proyek tol ruas Kebon Jeruk-Penjaringan antara PT Jakarta Lintas Baratsatu dan konsorsium Bank Mandiri di Jakarta, kemarin.
Menurut dia, dari pengalaman implementasi BLU saat ini, ternyata badan itu tidak terlalu strategis dalam menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan untuk percepatan pengembangan jalan tol.
Untuk itu, pihaknya mengkaji pengubahan kebijakan tersebut menjadi bank tanah dengan cara pemerintah melakukan langsung pembebasan lahan pada semua ruas jalan tol.
Dalam hal ini, lanjut Menteri PU, investor tinggal membangun jalan tol tanpa perlu memikirkan berhasil atau tidaknya pembebasan lahan.
Dengan cara itu, penghitungan investasi dan tarif tol tidak lagi memasukkan investasi lahan tapi berdasarkan investasi konstruksi saja.
"Investor tidak boleh lagi memasukkan investasi lahan untuk perhitungan biayanya karena tanah dibebaskan langsung oleh pemerintah. Ini lebih bagus bagi perkembangan pembangunan jalan tol."
Sementara itu, Dirut PT Jakarta Lintas Baratsatu (JLB) Fatchur Rochman mengatakan JORR W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan) menghubungkan JORR seksi W2 (Ulujami - Kebon Jeruk) dengan Tol Sedyatmo (Simpang Susun Penjaringan).
"Tol yang kami bangun akan membuka titik arus baru, sehingga simpul kemcaetan di tol Tomang bisa berkurang. Orang dari selatan [Jakarta] bisa langsung tanpa melewati Tomang lagi," katanya.
Oleh Irsad Sati
Bisnis Indonesia
Lahan Tol Trans Java Dibayar Negara
Kamis, 02 Agustus 2007 | 00:34 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum dipastikan mengalokasikan dana Rp 1 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2008 untuk pembebasan lahan jalan tol koridor Trans Java yang panjangnya sekitar 1.100 kilometer.
"Kami bebaskan saja sehingga investor tak perlu membebaskan tanah," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto seusai penekenan perjanjian kredit pembiayaan proyek Jakarta Outer Ring Road Seksi W1 ruas Kebon Jeruk-Penjaringan dengan sindikasi bank di Plaza Mandiri, Jakarta, kemarin.
Menurut Menteri Djoko, langkah itu ditempuh karena departemennya mengalami kesulitan jika menggunakan dan dana talangan Badan Layanan Umum untuk membebaskan lahan. Kalau menggunakan dana itu, departemennya harus membayar bunga sesuai dengan standar Lembaga Penjamin Simpanan kepada Departemen Keuangan.
Nah, ketika dana itu dikucurkan kepada investor jalan tol, Badan Pengatur Jalan Tol Departemen Pekerjaan Umum harus meneken kontrak dengan investor. Investor pun harus menyerahkan bank garansi.
Kalau dana diambil dari anggaran departemen di anggaran pendapatan dan belanja negara, investor tak perlu keluar uang untuk membebaslan lahan. Konsekuensinya, dalam menentukan tarif, inverstor tak memasukkan komponen biaya tanah. “Tarif akan lebih murah."
Djoko menganggap Rp 1 triliun masih kurang. "Akan ada tambahan lagi," ucapnya. Tapi, ia mengaku belum bisa memastikan jumlah tambahan dana yang akan diajukannya kepada Menteri Keuangan.
Ia mengatakan, tambahan dana akan disesuaikan dengan ketersediaan uang pemerintah. Karena, “Diberi banyak tapi pembebasan tak bisa selesai juga sayang." Apalagi, menurut Djoko, departemennya mengalami kesulitan dalam pembebasan lahan.
Ia menyatakan akan menolak kalaupun Menteri Keuangan menganggarkan Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan dalam setahun. "Karena (dana itu) tak akan habis," kata Djoko.
Departemen Pekerjaan Umum lewat Badan Pengatur Jalan Tol sudah mengantongi dana talangan Rp 590 miliar. Sejumlah investor pun sudah disetujui untuk memakai dana itu, tapi pemerintah belum berhasil membebaskan lahan sehingga dana masih di tangan Badan Pengatur Jalan Tol.
Akibatnya, Badan Pengatur Jalan Tol harus membayar bunga sesuai dengan standar Lembaga Penjamin Simpanan. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Hisnu Pawenang sebelumnya mengatakan perhitungan bunga tetap berjalan meski dana talangan belum terpakai. “Ternyata kami sudah bayar bunganya,” ucapnya.
Direktur Utama PT Jasa Marga Frans S. Sunito mengkritik cara pembebasan lahan oleh pemerintah. "Jangan dengan asas musyawarah seperti sekarang," katanya.
Akibat pembebasan lahan yang berlarut-larut, dana talangan belum terserap dan proyek infrastruktur mandek. Ia mengusulkan revisi Undang-Undang Agraria Tahun 1961 agar ada kepastian hukum bagi publik dan pemerintah dalam pembebasan lahan untuk proyek negara. (Koran Tempo, 1 Agustus)
Frans menjelaskan, di Malaysia pembebasan dan pembayaran lahan ditanggung negara. Cara itu akan mempercepat pengerjaan proyek dan menurunkan tarif. Tapi karena keterbatasan dana, pemerintah membebankan biaya tanah kepada investor.
Investor tak diuntungkan karena harus menempatkan uang jaminan di bank. Jika pembebasan lahan berlarut-larut, dana investor mandek di bank tak bisa dipakai berbisnis.
Rieka Rahadiana
TEMPO Interaktif, Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum dipastikan mengalokasikan dana Rp 1 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2008 untuk pembebasan lahan jalan tol koridor Trans Java yang panjangnya sekitar 1.100 kilometer.
"Kami bebaskan saja sehingga investor tak perlu membebaskan tanah," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto seusai penekenan perjanjian kredit pembiayaan proyek Jakarta Outer Ring Road Seksi W1 ruas Kebon Jeruk-Penjaringan dengan sindikasi bank di Plaza Mandiri, Jakarta, kemarin.
Menurut Menteri Djoko, langkah itu ditempuh karena departemennya mengalami kesulitan jika menggunakan dan dana talangan Badan Layanan Umum untuk membebaskan lahan. Kalau menggunakan dana itu, departemennya harus membayar bunga sesuai dengan standar Lembaga Penjamin Simpanan kepada Departemen Keuangan.
Nah, ketika dana itu dikucurkan kepada investor jalan tol, Badan Pengatur Jalan Tol Departemen Pekerjaan Umum harus meneken kontrak dengan investor. Investor pun harus menyerahkan bank garansi.
Kalau dana diambil dari anggaran departemen di anggaran pendapatan dan belanja negara, investor tak perlu keluar uang untuk membebaslan lahan. Konsekuensinya, dalam menentukan tarif, inverstor tak memasukkan komponen biaya tanah. “Tarif akan lebih murah."
Djoko menganggap Rp 1 triliun masih kurang. "Akan ada tambahan lagi," ucapnya. Tapi, ia mengaku belum bisa memastikan jumlah tambahan dana yang akan diajukannya kepada Menteri Keuangan.
Ia mengatakan, tambahan dana akan disesuaikan dengan ketersediaan uang pemerintah. Karena, “Diberi banyak tapi pembebasan tak bisa selesai juga sayang." Apalagi, menurut Djoko, departemennya mengalami kesulitan dalam pembebasan lahan.
Ia menyatakan akan menolak kalaupun Menteri Keuangan menganggarkan Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan dalam setahun. "Karena (dana itu) tak akan habis," kata Djoko.
Departemen Pekerjaan Umum lewat Badan Pengatur Jalan Tol sudah mengantongi dana talangan Rp 590 miliar. Sejumlah investor pun sudah disetujui untuk memakai dana itu, tapi pemerintah belum berhasil membebaskan lahan sehingga dana masih di tangan Badan Pengatur Jalan Tol.
Akibatnya, Badan Pengatur Jalan Tol harus membayar bunga sesuai dengan standar Lembaga Penjamin Simpanan. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Hisnu Pawenang sebelumnya mengatakan perhitungan bunga tetap berjalan meski dana talangan belum terpakai. “Ternyata kami sudah bayar bunganya,” ucapnya.
Direktur Utama PT Jasa Marga Frans S. Sunito mengkritik cara pembebasan lahan oleh pemerintah. "Jangan dengan asas musyawarah seperti sekarang," katanya.
Akibat pembebasan lahan yang berlarut-larut, dana talangan belum terserap dan proyek infrastruktur mandek. Ia mengusulkan revisi Undang-Undang Agraria Tahun 1961 agar ada kepastian hukum bagi publik dan pemerintah dalam pembebasan lahan untuk proyek negara. (Koran Tempo, 1 Agustus)
Frans menjelaskan, di Malaysia pembebasan dan pembayaran lahan ditanggung negara. Cara itu akan mempercepat pengerjaan proyek dan menurunkan tarif. Tapi karena keterbatasan dana, pemerintah membebankan biaya tanah kepada investor.
Investor tak diuntungkan karena harus menempatkan uang jaminan di bank. Jika pembebasan lahan berlarut-larut, dana investor mandek di bank tak bisa dipakai berbisnis.
Rieka Rahadiana
Rabu, 01 Agustus 2007
Jalan Bebas Hambatan Terhambat Lahan
www.gatra.com
Jalan tol akan membuat pembangunan makin bergairah. Akses antar-daerah menjadi lebih cepat, dan daerah yang dilewati tol bisa tumbuh. Barang yang dihasilkan industri di daerah dapat didistribusikan dengan cepat ke pusat-pusat belanja di berbagai kota. Begitu pula hasil panenan petani seperti beras, buah, dan komoditas pangan lainnya.
Menurut Hisnu Pawenang, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, pihaknya tengah memersiapkan empat ruas tol, masing-masing Cikampek-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, dan Batang-Semarang.
Pemerintah menargetkan membangun jalan tol sepanjang 1.951 kilometer. Belakangan, angka itu diralat menjadi 1.151 kilometer. Target ini memang terasa muluk, karena sejak 1975 hingga 2004 atau selama 30 tahun hanya terbangun tol sepanjang 608 kilometer. Kalau dirata-rata, setiap tahun hanya membangun 20 kilometer.
Karena itulah, kata Hisnu, pemerintah bekerja keras untuk mewujudkan target itu. Dari target 1.151 kilometer itu, sejak 2005 baru beroperasi 51,6 kilometer (3%), yang sedang dalam pekerjaan konstruksi 114,55 kilometer (6%), yang sudah meneken perjanjian pembangunan jalan tol 596 kilometer (32%), proses finalisasi penandatanganan perjanjian 149,72 kilometer, dan sisanya dalam proses lelang.
Begitu pula terhadap empat ruas tol, yakni Cikampek-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, dan Batang-Semarang. "Nasibnya akan ditentukan 21 Juli nanti," kata Hisnu.
Dalam pembangunan jalan tol, selain pendanaan, ada persoalan lain yang lebih besar, yakni pembebasan lahan. "Persoalan lahan masih menjadi momok bagi investor," tuturnya. Biaya pembebasan tanah pada saat ini dibebankan pada investor. Pemerintah bertugas sebagai pelaksana pembebasan.
Pemilik lahan yang tak setuju dengan nilai ganti rugi bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, sebelum proses pengadilan selesai, lahan tak bisa digunakan. Sebenarnya, untuk pembebasan lahan ini, Pemerintah Indonesia bisa meniru kebijakan yang diterapkan Malaysia.
Di negeri jiran itu, pemerintah bisa memaksa pemilik lahan menyerahkan lahan yang akan dipakai untuk kepentingan umum. Untuk tanah yang diambil itu, pemilik lahan mendapat ganti rugi. Warga yang tak setuju dengan nilai ganti rugi yang diberikan bisa menggugat ke pengadilan untuk mendapatkan nilai ganti rugi sesuai keinginannya. Nah, selama proses di pengadilan itu, pekerjaan konstruksi di atas lahan bisa dilakukan.
Badan Pengatur Jalan Tol membuat simulasi tentang kecepatan arus barang bila menggunakan jalan umum dan jalan tol. Misalnya, untuk jalan sepanjang 100 kilometer, truk pembawa barang rata-rata hanya mampu berkecepatan 40 kilometer per jam, sehingga perlu waktu dua setengah jam.
Sedangkan bila menggunakan jalan tol, dengan kecepatan rata-rata 80 kilometer per jam, jarak itu bisa ditempuh kurang dari sejam. Sehingga bila sudah terbangun tol Trans-Jawa, jarak Surabaya-Jakarta yang panjangnya 857 kilometer bisa ditempuh dalam waktu 10 jam. Bandingkan bila menggunakan jalan biasa yang perlu waktu lebih dari 21 jam.
Pembangunan jalan tol juga akan menciptakan lapangan kerja. Dalam hitungan Departemen Pekerjaan Umum, untuk membangun 1.151 kilometer jalan tol akan diserap 120.000 tenaga kerja langsung. Belum lagi munculnya tenaga kerja tak langsung, yang diperkirakan sebesar 90.000 orang. Misalnya, yang sebelumnya belum punya pekerjaan bisa membuka warung nasi atau jajanan buat pekerja bangunan.
Di luar itu, pembangunan 1.151 kilometer jalan tol itu juga menyerap dana perbankan hingga Rp 64 trilyun. Pembangunan jalan tol itu memberikan efek yang istimewa bagi pembangunan.
Irwan Andri Atmanto dan Anthony
[Laporan Utama, Gatra Nomor 31 Beredar Kamis, 14 Juni 2007]
Jalan tol akan membuat pembangunan makin bergairah. Akses antar-daerah menjadi lebih cepat, dan daerah yang dilewati tol bisa tumbuh. Barang yang dihasilkan industri di daerah dapat didistribusikan dengan cepat ke pusat-pusat belanja di berbagai kota. Begitu pula hasil panenan petani seperti beras, buah, dan komoditas pangan lainnya.
Menurut Hisnu Pawenang, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, pihaknya tengah memersiapkan empat ruas tol, masing-masing Cikampek-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, dan Batang-Semarang.
Pemerintah menargetkan membangun jalan tol sepanjang 1.951 kilometer. Belakangan, angka itu diralat menjadi 1.151 kilometer. Target ini memang terasa muluk, karena sejak 1975 hingga 2004 atau selama 30 tahun hanya terbangun tol sepanjang 608 kilometer. Kalau dirata-rata, setiap tahun hanya membangun 20 kilometer.
Karena itulah, kata Hisnu, pemerintah bekerja keras untuk mewujudkan target itu. Dari target 1.151 kilometer itu, sejak 2005 baru beroperasi 51,6 kilometer (3%), yang sedang dalam pekerjaan konstruksi 114,55 kilometer (6%), yang sudah meneken perjanjian pembangunan jalan tol 596 kilometer (32%), proses finalisasi penandatanganan perjanjian 149,72 kilometer, dan sisanya dalam proses lelang.
Begitu pula terhadap empat ruas tol, yakni Cikampek-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, dan Batang-Semarang. "Nasibnya akan ditentukan 21 Juli nanti," kata Hisnu.
Dalam pembangunan jalan tol, selain pendanaan, ada persoalan lain yang lebih besar, yakni pembebasan lahan. "Persoalan lahan masih menjadi momok bagi investor," tuturnya. Biaya pembebasan tanah pada saat ini dibebankan pada investor. Pemerintah bertugas sebagai pelaksana pembebasan.
Pemilik lahan yang tak setuju dengan nilai ganti rugi bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, sebelum proses pengadilan selesai, lahan tak bisa digunakan. Sebenarnya, untuk pembebasan lahan ini, Pemerintah Indonesia bisa meniru kebijakan yang diterapkan Malaysia.
Di negeri jiran itu, pemerintah bisa memaksa pemilik lahan menyerahkan lahan yang akan dipakai untuk kepentingan umum. Untuk tanah yang diambil itu, pemilik lahan mendapat ganti rugi. Warga yang tak setuju dengan nilai ganti rugi yang diberikan bisa menggugat ke pengadilan untuk mendapatkan nilai ganti rugi sesuai keinginannya. Nah, selama proses di pengadilan itu, pekerjaan konstruksi di atas lahan bisa dilakukan.
Badan Pengatur Jalan Tol membuat simulasi tentang kecepatan arus barang bila menggunakan jalan umum dan jalan tol. Misalnya, untuk jalan sepanjang 100 kilometer, truk pembawa barang rata-rata hanya mampu berkecepatan 40 kilometer per jam, sehingga perlu waktu dua setengah jam.
Sedangkan bila menggunakan jalan tol, dengan kecepatan rata-rata 80 kilometer per jam, jarak itu bisa ditempuh kurang dari sejam. Sehingga bila sudah terbangun tol Trans-Jawa, jarak Surabaya-Jakarta yang panjangnya 857 kilometer bisa ditempuh dalam waktu 10 jam. Bandingkan bila menggunakan jalan biasa yang perlu waktu lebih dari 21 jam.
Pembangunan jalan tol juga akan menciptakan lapangan kerja. Dalam hitungan Departemen Pekerjaan Umum, untuk membangun 1.151 kilometer jalan tol akan diserap 120.000 tenaga kerja langsung. Belum lagi munculnya tenaga kerja tak langsung, yang diperkirakan sebesar 90.000 orang. Misalnya, yang sebelumnya belum punya pekerjaan bisa membuka warung nasi atau jajanan buat pekerja bangunan.
Di luar itu, pembangunan 1.151 kilometer jalan tol itu juga menyerap dana perbankan hingga Rp 64 trilyun. Pembangunan jalan tol itu memberikan efek yang istimewa bagi pembangunan.
Irwan Andri Atmanto dan Anthony
[Laporan Utama, Gatra Nomor 31 Beredar Kamis, 14 Juni 2007]
Jalan Tol Cikunir-Jatiasih Belum Selesai Jasa Marga Rugi Rp300 Juta/Hari
Selasa, 31 Juli 2007 11:47 WIB - warta ekonomi.com
Penundaan penyelesaian jalan tol Cikunir-Jatiasih sepanjang 5 km berakibat
potensi kerugian bagi PT Jasa Marga (Persero). Hal itu diharapkan tidak bertambah mulai Agustus 2007 lantaran pengoperasian jalan tol Cikunir-Jatiasih. “Potential loss sekitar Rp300 juta per hari, “ kata Frans Sunito, dirut PT Jasa Marga (Persero) kepada wartawan dalam ‘Media Gathering’ pada Jum’at (27/7) lalu.
Pembangunan jalan tol Cikunir-Jatiasih telah dilakukan sejak Februari
2005. Namun hal itu diperkirakan selesai pada akhir Juli 2007. Dengan pengopersian jalan tol itu diharapkan kenaikan pendapatan Jasa Marga menjadi Rp1,8 miliar dari Rp1,5 miliar.
Pada kesempatan yang sama Hidayatullah, kabag Pengendalian dan Pengawasan Mutu PT Jasa Marga (Persero) mengemukakan kendala penyelesaian jalan tol Cikunir-Jatiasih berupa pembebasan tanah. Sejumlah orang mengklaim
kepemilikan tanah tanpa disertai bukti kuat. Namun mereka meminta ganti rugi tersebut. “Jalan kampung diakui sebagai milik pribadi, padahal itu dulunya jalan, “ ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan Zudhi Saragih, kepala humas PT Jasa Marga
(Persero). Malahan, duplikasi kepemilikan menjadi persoalan lain bagi pembebasan tanah dalam pembangunan jalan tol. “UU No. 38 Tahun 2004 mengemukakan siapapun yang menghalangi aktivitas pembangunan jalan tol dapat didenda sebesar Rp1,5 miliar, “ jelasnya. Namun aparat hukum disinyalir belum melakukan law enforcement. Padahal,mereka harus melakukan hal tersebut tanpa permintaan.
Sementara itu pendapatan harian dari ruas tol Jakarta-Cikampek sebesar
Rp1,3 miliar sekarang. Angka ini naik sebesar 4% dibandingkan tahun lalu dari Rp1,28 miliar. “Rata-rata kendaraan 290.000-300.000 per hari pada tahun ini, “ tutur Robert Sitorus, kepala Cabang Ruas Tol Jakarta-Cikampek. “Angka ini diperkirakan naik menjelang Lebaran hingga 60% pada pintu-pintu tol tertentu.”
Menyoal kontribusi pendapatan ruas jalan tol Jakarta-Cikampek, ujar Robert, termasuk dua besar bagi total pendapatan Jasa Marga. Urutan petama pendapatan jalan tol terbesar perusahaan ini berasal dari ruas jalan tol dalam kota. Jasa Marga memperoleh pendapatan sebesar Rp6,5 miliar per hari.
Sementara itu Jasa Marga akan merelokasi gerbang tol Pondok Gede Timur
(PGT) ke Cibitug dalam ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. Hal itu dilakukan guna mengurangi antrian kendaraan. Kemacetan ini diharapkan berkurang dari arah Bekasi Barat, Bekasi Timur, dan Cibitung di gerbang tol PGT. Pemindahan gerbang tol Pondok Gede Timur ke Cikarang, ujar Robert,diharapkan selesai dua bulan nanti. Dengan begitu gerbang itu dapat beroperasi pada Februari 2007.
Pada sisi lain Okke Merlina, corporate secretary PT Jasa Marga (Persero)
mengemukakan penambahan jalur dilakukan pada tiga ruas yaitu Dupak-Waru sepanjang 17 km dalam ruas jaln tol Surabaya-Gempol. Kemudian, ruas Cibitung-Cikarang sepanjang 6 km dalam ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. Terakhir, ruas Amplas-Tanjung Morawa sepanjang 3 km di Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera).
Mochamad Ade Maulidin
Penundaan penyelesaian jalan tol Cikunir-Jatiasih sepanjang 5 km berakibat
potensi kerugian bagi PT Jasa Marga (Persero). Hal itu diharapkan tidak bertambah mulai Agustus 2007 lantaran pengoperasian jalan tol Cikunir-Jatiasih. “Potential loss sekitar Rp300 juta per hari, “ kata Frans Sunito, dirut PT Jasa Marga (Persero) kepada wartawan dalam ‘Media Gathering’ pada Jum’at (27/7) lalu.
Pembangunan jalan tol Cikunir-Jatiasih telah dilakukan sejak Februari
2005. Namun hal itu diperkirakan selesai pada akhir Juli 2007. Dengan pengopersian jalan tol itu diharapkan kenaikan pendapatan Jasa Marga menjadi Rp1,8 miliar dari Rp1,5 miliar.
Pada kesempatan yang sama Hidayatullah, kabag Pengendalian dan Pengawasan Mutu PT Jasa Marga (Persero) mengemukakan kendala penyelesaian jalan tol Cikunir-Jatiasih berupa pembebasan tanah. Sejumlah orang mengklaim
kepemilikan tanah tanpa disertai bukti kuat. Namun mereka meminta ganti rugi tersebut. “Jalan kampung diakui sebagai milik pribadi, padahal itu dulunya jalan, “ ucapnya.
Hal senada juga diungkapkan Zudhi Saragih, kepala humas PT Jasa Marga
(Persero). Malahan, duplikasi kepemilikan menjadi persoalan lain bagi pembebasan tanah dalam pembangunan jalan tol. “UU No. 38 Tahun 2004 mengemukakan siapapun yang menghalangi aktivitas pembangunan jalan tol dapat didenda sebesar Rp1,5 miliar, “ jelasnya. Namun aparat hukum disinyalir belum melakukan law enforcement. Padahal,mereka harus melakukan hal tersebut tanpa permintaan.
Sementara itu pendapatan harian dari ruas tol Jakarta-Cikampek sebesar
Rp1,3 miliar sekarang. Angka ini naik sebesar 4% dibandingkan tahun lalu dari Rp1,28 miliar. “Rata-rata kendaraan 290.000-300.000 per hari pada tahun ini, “ tutur Robert Sitorus, kepala Cabang Ruas Tol Jakarta-Cikampek. “Angka ini diperkirakan naik menjelang Lebaran hingga 60% pada pintu-pintu tol tertentu.”
Menyoal kontribusi pendapatan ruas jalan tol Jakarta-Cikampek, ujar Robert, termasuk dua besar bagi total pendapatan Jasa Marga. Urutan petama pendapatan jalan tol terbesar perusahaan ini berasal dari ruas jalan tol dalam kota. Jasa Marga memperoleh pendapatan sebesar Rp6,5 miliar per hari.
Sementara itu Jasa Marga akan merelokasi gerbang tol Pondok Gede Timur
(PGT) ke Cibitug dalam ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. Hal itu dilakukan guna mengurangi antrian kendaraan. Kemacetan ini diharapkan berkurang dari arah Bekasi Barat, Bekasi Timur, dan Cibitung di gerbang tol PGT. Pemindahan gerbang tol Pondok Gede Timur ke Cikarang, ujar Robert,diharapkan selesai dua bulan nanti. Dengan begitu gerbang itu dapat beroperasi pada Februari 2007.
Pada sisi lain Okke Merlina, corporate secretary PT Jasa Marga (Persero)
mengemukakan penambahan jalur dilakukan pada tiga ruas yaitu Dupak-Waru sepanjang 17 km dalam ruas jaln tol Surabaya-Gempol. Kemudian, ruas Cibitung-Cikarang sepanjang 6 km dalam ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. Terakhir, ruas Amplas-Tanjung Morawa sepanjang 3 km di Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera).
Mochamad Ade Maulidin
Pembebasan Lahan Dikritik
Selasa, 31 Juli 2007 | 19:14 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Utama PT Jasa Marga Frans S, Sunito mengkritik cara pembebasan lahan untuk proyak infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah.
“Jangan dengan asas musyawarah seperti sekarang,” katanya ketika berkunjung ke kantor redaksiKoran Tempo di Jakarta kemarin. Akibat pembebasan lahan yang berlarut-larut, proyek infrastruktur mandek.
Bahkan, dana talangan bantuan pemerintah untuk membiayai pembebasan lahan pun belum terserap. Frans mengusulkan revisi Undang-Undang Agraria Tahun 1961 agar ada kepastian hukum bagi publik dan pemerintah.
Rieka Rahadiana
TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Utama PT Jasa Marga Frans S, Sunito mengkritik cara pembebasan lahan untuk proyak infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah.
“Jangan dengan asas musyawarah seperti sekarang,” katanya ketika berkunjung ke kantor redaksiKoran Tempo di Jakarta kemarin. Akibat pembebasan lahan yang berlarut-larut, proyek infrastruktur mandek.
Bahkan, dana talangan bantuan pemerintah untuk membiayai pembebasan lahan pun belum terserap. Frans mengusulkan revisi Undang-Undang Agraria Tahun 1961 agar ada kepastian hukum bagi publik dan pemerintah.
Rieka Rahadiana
Langganan:
Postingan (Atom)